KPK Jebloskan Mantan Bupati Muara Enim ke Rutan Palembang

Arie Dwi Satrio, Okezone · Kamis 18 Februari 2021 15:48 WIB
https: img.okezone.com content 2021 02 18 337 2364317 kpk-jebloskan-mantan-bupati-muara-enim-ke-rutan-palembang-uy1O5XEgAb.jpg Foto: Illustrasi Shutterstock

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi mantan Bupati Muara Enim, H Ahmad Yani, ke Rumah Tahanan (Rutan) Palembang. Ahmad Yani dieksekusi ke Rutan Palembang setelah putusannya di tingkat Mahkamah Agung (MA), telah berkekuatan hukum tetap alias inkrakh.

"Jaksa Eksekusi KPK Rusdi Amin dan Andry Prihandono, telah melaksanakan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 256K/Pid.Sus/2021 tanggal 26 Januari 2021 Jo Putusan PN Tipikor pada PT Palembang Nomor :3/PID.SUS-TPK/2020/PT Plg tanggal 13 Juli 2020 Jo Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Palembang Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg tanggal 5 Mei 2020 atas nama terpidana H Ahmad Yani," beber Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Kamis (18/2/2021).

Baca juga:  KPK Setor Uang Pengganti Rp1 Miliar Mantan Pejabat PUPR Muara Enim ke Negara

"Dengan cara memasukkannya ke Rumah Tahanan Negara Palembang untuk menjalani pidana penjara selama 7 tahun dikurangi selama berada dalam tahanan," sambungnya.

Sekadar informasi, Hakim Mahkamah Agung menyatakan Ahmad Yani terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut terkait penerimaan suap pada proyek-proyek di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Tahun 2019.

Baca juga:  Eks Ketua DPRD dan Eks Kadis PUPR Muara Enim Segera Disidang

Hakim Agung menjatuhkan hukuman 7 tahun penjara terhadap Ahmad Yani. Vonis terhadap Ahmad Yani di tingkat MA itu, jauh lebih tinggi dari putusan di tingkat banding. Di mana, di tingkat banding Ahmad Yani dijatuhkam hukuman 5 tahun penjara.

Di tingkat kasasi, terpidana Ahmad Yani juga dibebani untuk membayar pidana denda sejumlah Rp200 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.

Ahmad Yani juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp2,1 Miliar dengan ketentuan apabila tidak membayar paling lama dalam jangka waktu 1 bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Dan dalam hal jika terpidana tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 tahun.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini