Soal Desakan Hukuman Mati Edhy Prabowo dan Juliari Batubara, KPK: Kami Paham Harapan Masyarakat

Arie Dwi Satrio, Okezone · Rabu 17 Februari 2021 11:49 WIB
https: img.okezone.com content 2021 02 17 337 2363495 soal-desakan-hukum-mati-edhy-prabowo-dan-juliari-batubara-kpk-kami-paham-harapan-masyarakat-Xj2TXn4fMv.jpg Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).(Foto:Dok Okezone)

Menurut Eddy Hiariej, kedua mantan Menteri itu laik dituntut hukuman mati karena melakukan praktik korupsi di tengah pandemi Covid-19. Selain itu, korupsi tersebut dilakukan dengan memanfaatkan jabatan yang mereka emban sebagai menteri.

"Jadi dua yang memberatkan itu dan itu sudah lebih dari cukup dengan Pasal 2 Ayat 2 UU Tipikor," katanya.

Ancaman hukuman mati sendiri tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor. Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999 itu berbunyi :

"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Sementara Pasal 2 ayat (2) menyebutkan, "Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan."

Sedangkan penjelasan Pasal 2 Ayat (2) menyatakan, "Yang dimaksud dengan 'keadaan tertentu' dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi.".

(saz)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini