PAN Ingatkan Revisi UU ITE Perlu Perhatikan 2 Hal Ini

Kiswondari, Sindonews · Rabu 17 Februari 2021 05:37 WIB
https: img.okezone.com content 2021 02 17 337 2363329 pan-ingatkan-revisi-uu-ite-perlu-perhatikan-2-hal-ini-TF7BSkwsxi.jpg Ilustrasi (Foto : Sindonews)

JAKARTA – Fraksi PAN DPR RI mengapresiasi perhatian dan kepedulian Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait rencana revisi penerapan pasal karet dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, PAN mengingatkan ada sejumlah hal yang juga perlu diperhatikan.

“Pakar hukum sendiri menyebut bahwa ada pasal karet di dalam UU itu. Tidak hanya itu, aturan yang diatur tersebut juga ternyata sudah diatur di dalam KUHP. Setidaknya, substansinya sama,” kata ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay kepada wartawan, Selasa (16/2/2021).

Saleh mengatakan, Fraksi PAN tentu senang jika pemerintah menginisiasi perubahan UU ITE tersebut. Biasanya, kalau pemerintah yang mengusulkan, birokrasi pelaksanaannya lebih mudah dan tidak berbelit. Apalagi, substansi perubahannya sudah jelas. Di DPR tentu tidak akan banyak dipersoalkan lagi.

“Menurut saya, urgensi perubahan UU ITE ini juga sudah dirasakan oleh semua fraksi yang ada. Jadi, kalau nanti ada usulan itu, diyakini akan disetujui mayoritas fraksi,” ujarnya.

Namun demikian, kata mantan Ketua DPP PAN ini, di dalam melakukan revisi terhadap UU ITE, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, perubahan tersebut harus disempurnakan dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi yang ada. Sebab, teknologi informasi ini perubahannya sangat cepat. Tidak menunggu tahun, kadang perubahannya dalam hitungan pekan atau bulan.

“Kalau mau direvisi, sekalian disesuaikan dengan perkembangan IT kontemporer. Termasuk perkembangan media-media sosial. Juga situasi pandemi dimana masyarakat banyak beraktivitas dengan menggunakan internet. Namun, tetap hati-hati agar tidak ada pasal-pasal karet lain yang mudah menjerat seperti sebelumnya,” terangnya.

Baca Juga : PDIP: UU ITE Merupakan Hasil Revisi

Baca Juga : Presiden Jokowi Diminta Segera Cabut Pasal Karet UU ITE

Kedua, Saleh melanjutkan, revisi harus diarahkan pada pengaturan pengelolaan teknologi informasi, bukan penekanan pada upaya pemidanaan. Berkenaan dengan aturan pidana, sebaiknya diatur di dalam KUHP.

“Kalau persoalan penipuan, penghinaan, penghasutan, adu domba, penyebaran data yang tidak benar, dan lain-lain, cukup diatur di KUHP. Dengan begitu, implementasi UU ITE lebih mudah. Tidak ada tumpang tindih,” tegas legislator Dapil Sumatera Utara II ini.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini