MK Tolak Gugatan Pilkada Pegunungan Bintan, Ini Respons Kubu Bupati Terpilih

Angkasa Yudhistira, Okezone · Selasa 16 Februari 2021 22:29 WIB
https: img.okezone.com content 2021 02 16 337 2363275 mk-tolak-gugatan-pilkada-pegunungan-bintan-ini-respons-kubu-bupati-terpilih-6pCKaVa2ug.jpg Gedung Mahkmah Konstitusi (Foto : Okezone.com)

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan gugatan perselisihan hasil pemilihan Bupati Pegunungan Bintang tahun 2020. Penolakan itu diunggah dalam website www.mkri.id. Dalam website disebutkan, perkara tersebut tercatat dalam nomor 80/PHP.BUP-XIX/2021.

Dalam amar putusan yang diunggah, dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.

Diketahui, gugatan tersebut datang dari Paslon Nomor Urut 2 Costan Oktemka dan Deki Dealy. KPU Pegunungan Bintang dianggap tidak netral karena menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Spei Yan Birdana dan Piter Kalakmabin sebagai pemenang pilkada.

Selaku kuasa hukum Paslon nomor urut 1, Adhitya Nasution, mengatakan, pihaknya tentu merasa lega dengan keputusan MK. Namun, bukan berarti pihaknya merasa berlawan-lawanan dengan Paslon nomor 2.

Ia menilai dengan keputusan yang cepat, masyarakat Pegunungan Bintang bisa segera memiliki pemimpin dan membangun daerahnya bersama-sama.

"Saya mewakili Paslon Nomor Urut 1 Spei Yan Birdana dan Piter Kalakmabin terkait dengan keputusan hari ini kami mengucapkan terima kasih. Dimana putusan ini sangat berarti untuk percepatan pembangunan dan setelah dilantik maka saat itu pula proses pembangunan bisa berjalan maksimal. Ini adalah kemenangan seluruh masyarakat kabupaten pegunungn bintang," kata Adhitya dalam keterangan yang diterima, Selasa (16/2/2021).

Baca Juga : MK Punya Waktu 45 Hari Selesaikan Sengketa Pilkada

Putusan MK, sambungnya, merupakan kepastian hukum dalam berdemokrasi. Oleh sebab itu dia pun mengajak semua pihak untuk menghoramti putusan tersebut. Kemudian menatap ke depan demi kemajuan masyarakat dan pembangunan Kabupaten Pegunungan Bintang.

"Setelah nanti dilantik, saat itu pula pembangunan berjalan maksimal. Ini kemenangan bagi seluruh masyarakat Pegunungan Bintang. terima kasih," imbuh dia.

Selain menggelar sidang putusan dan ketetapan untuk permohonan perselisihan hasil Pilkada Kabupaten Pegunungan Bintang, Mahkamah Konstitusi juga menggelar 29 sidang perkara Pilkada lainnya.

Sidang terbagi pada pukul 09.00 WIB untuk delapan perkara. Lalu pada pukul 13.00 WIB untuk 12 perkara dan 16.00 WIB untuk 10 perkara.

Pada sidang pertama, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi akan memutus perkara sengketa hasil Pilkada Lampung Tengah, Karo (2 perkara), Sungai Penuh, Mandailing Natal, Pegunungan Bintang, dan Banjar (2 perkara).

Sesi selanjutnya pengucapan putusan dan ketetapan untuk perkara sengketa hasil Pilkada Banggai, Pulau Taliabu, Sorong Selatan (2 perkara), Ogan Komering Ulu Selatan, Tolitoli, Balikpapan, Surabaya, Kutai Timur, Teluk Bintuni, Poso, dan Kepulauan Riau.

Untuk sesi terakhir, perkara yang diputus adalah sengketa hasil Pilkada Kotawaringin Timur, Rembang, Kaur, Muna, Pesisir Selatan, Bengkulu, Lima Puluh Kota, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Barat (2 perkara).

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini