Febri Diansyah: Pernyataan Jokowi soal Revisi UU ITE Perlu Dikawal

Fahmi Firdaus , Okezone · Selasa 16 Februari 2021 18:51 WIB
https: img.okezone.com content 2021 02 16 337 2363197 febri-diansyah-pernyataan-jokowi-soal-revisi-uu-ite-perlu-dikawal-oQql0AcWla.jpg Foto: Okezone

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan akan melakukan revisi terhadap UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) jika tidak memberikan rasa keadilan. Utamanya terhadap pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda.

(Baca juga: Jokowi Akan Revisi UU ITE, Jika...)

Mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menyambut baik usulan Presiden yang akan melakukan revisi terhadap UU ITE. Oleh karena itu kata dia, semua pihak harus mengawal rencana revisi UU ITE tersebut.

“Pernyataan Presiden & Menkopulhukam ttg rencana revisi UU ITE saya kira bagus dan perlu dikawal. Yg perlu diingat, latar belakang pasal2 Penghinaan di KUHP & perkembangan di Belanda. Slain itu sifat sengketa pribadi/privat perlu jg dtimbang utk menggeser ke Perdata," tulis @febridiansyah, dikutip Okezone, Selasa (16/2/2021).

Mantan pegiat antikorupsi dari Indonesia Corruption Watch (ICW) itu menambahkan, jika ada pejabat maupun masyarakat yang dikritik, sebaiknya diselesaikan secara sengketa privat.

(Baca juga: Kisah Dua Srikandi Penggal Kepala Tentara Gurkha saat Revolusi Kemerdekaan)

"Pejabat publik, misalnya. mestinya ga ada lagi pake pidana penghinaan. apalagi krn dikritik trus lapor.jk tersinggung scr pribadi, selesaikan di jalur sengketa privat. ada kok aturan di KUH Perdata utk pemulihan hak pribadi tsb. Bisa 1365 atau 1372 Kitab Undang2 Hukum Perdata,” tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut saat ini pemerintah tengah dalam wacana untuk merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Dia pun membandingkan drngan kondisi beberapa tahun ke belakang dimana banyak orang yang mengusulkan untuk membuat UU tersebut. Wacana perevisian UU tersebut disampaikan Mahfud dalam akun twitter pribadinya @mohmahfudmd, Senin (15/2/2021) malam.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini