Kemendagri: Bendahara Harus Tolak Pembayaran Tak Sesuai Prosedur!

Bima Setiyadi, Koran SI · Selasa 16 Februari 2021 16:36 WIB
https: img.okezone.com content 2021 02 16 337 2363100 kemendagri-bendahara-harus-tolak-pembayaran-tak-sesuai-prosedur-ocwaBFjvth.jpg Foto: Sindonews

JAKARTA- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membuka pendidikan dan latihan perbendaharaan Keuangan Daerah di Jakarta. Bendahara Keuangan Daerah harus memiliki kejujuran untuk menjaga amanat uang rakyat.

(Baca juga: Kisah Dua Srikandi Penggal Kepala Tentara Gurkha saat Revolusi Kemerdekaan)

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi mengatakan, bendahara keuangan daerah adalah benteng terakhir pengelolaan dan pengeluaran uang dan aset negara.

Oleh karena itu, peran vital dan strategisnya seorang bendahara dituntut untuk tidak hanya memiliki kapasitas maupun kapabilitas, tetapi juga integritas dan kejujuran untuk menjaga amanat uang rakyat.

"Seorang bendahara harus update terhadap perkembangan regulasi. Jangan sampai salah mengambil keputusan karena tak paham aturan," kata Teguh dalam tayangan virtual pembukaan Diklat yang dikutip Selasa (16/2/2021).

Teguh menjelaskan, apabila paham regulasi sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bendahara bisa lebih independen dalam melaksanakan tugasnya.

(Baca juga: Saat Gus Dur Bikin Pemimpin Negara Adidaya Tertawa Ngakak)

"Jika tetap dilakukan pembayaran meski persyaratannya tidak lengkap, maka akan menjadi beban pribadi bendahara," teguh memperingatkan.

Sementara itu, Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri, Rochayati Basra mengimbau kepada seluruh bendahara yang hadir dalam diklat agar senantiasa mampu beradaptasi dalam kehidupan normal baru ini.

"Saat ini kita dituntut untuk cepat beradaptasi dan berinovasi, termasuk bagaimana melakukan penghematan dengan menjaga agar anggaran yang dikeluarkan benar-benar tepat sasaran," kata Rochayati Basra dalam forum yang sama.

Sedangkan Kepala Bidang Otonomi, Keuangan, Pembangunan dan Kewilayahan M. Weli Septiya Putra menambahkan, diklat yang menghadirkan 124 orang bendahara OPD se-Indonesia digelar dengan protokol kesehatan Covid-19 yang ketat.

"Setiap peserta menyertakan hasil swab PCR, mengenakan masker, jarak duduk kita jaga dan kita siapkan fasilitas cuci tangan dan hand sanitizer secara cukup," tutup Weli.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini