Istana Tidak Ingin UU Pemilu dan Pilkada Direvisi

Fahreza Rizky, Okezone · Selasa 16 Februari 2021 16:03 WIB
https: img.okezone.com content 2021 02 16 337 2363068 istana-tidak-ingin-uu-pemilu-dan-pilkada-direvisi-XAKwFVzlHA.jpg Mensesneg, Pratikno (foto: Setkab)

JAKARTA – Pihak Istana dalam hal ini Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Pratikno menegaskan, pemerintah tidak menghendaki revisi Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Pemerintah tidak ingin suatu UU sedikit-dikit diubah.

“Pemerintah tidak menginginkan revisi dua undang-undang tersebut ya. Prinsipnya ya jangan sedikit-sedikit itu undang-undang diubah, yang sudah baik ya tetap dijalankan,” kata Pratikno sebagaimana dikutip dari Biro Pers Sekretaeriat Presiden, Selasa (16/2/2021).

Baca juga:  Parpol Koalisi Tolak Revisi UU Pemilu karena Ingin Jaga Wibawa Jokowi

Pratikno memberi contoh UU Pemilu sudah dijalankan dan sukses. Kalaupun ada kekurangan hal-hal kecil di dalam penerapannya, hal tersebut bisa diperbaiki oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui penerbitan Peraturan KPU (PKPU).

 Baca juga:  Revisi UU Sebaiknya Dilakukan Setelah Lewati 5 Kali Pemilu

Terkait dengan UU Pilkada, Pratikno menegaskan, bahwa dalam beleid tersebut diatur jadwal pelaksanaaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada bulan November 2024. Menurutnya, ketentuan tersebut sudah ditetapkan pada 2016 lalu dan belum dilaksanakan sehingga tidak perlu direvisi.

"Jadi Pilkada serentak bulan November tahun 2024 itu sudah ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Jadi sudah ditetapkan di tahun 2016 dan itu belum kita laksanakan Pilkada serentak itu. Masak sih undang-undang belum dilaksanakan terus kemudian kita sudah mau mengubahnya? Apalagi kan undang-undang ini sudah disepakati bersama oleh DPR dan Presiden, makanya sudah ditetapkan," jelasnya.

"Oleh karena itu, pemerintah tidak mau mengubah undang-undang yang sudah diputuskan tapi belum dijalankan," imbuhnya.

Pratikno berharap tidak ada narasi yang dibalik-balik terkait isu revisi kedua undang-undang tersebut menjadi seakan-akan pemerintah mau mengubah keduanya.

"Tolong ini saya juga ingin titip ya, tolong jangan dibalik-balik seakan-akan pemerintah yang mau mengubah undang-undang. Enggak, pemerintah justru tidak ingin mengubah undang-undang yang sudah ditetapkan tetapi belum kita laksanakan. Kaitannya dengan Pilkada serentak itu," tandasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini