Pasal Karet UU ITE Seharusnya Dicabut!

Kiswondari, Sindonews · Selasa 16 Februari 2021 06:12 WIB
https: img.okezone.com content 2021 02 16 337 2362667 pasal-karet-uu-ite-seharusnya-dicabut-gZwzcviH7g.jpg Ilustrasi (Foto : Sindo)

JAKARTA – Di tengah perdebatan mengenai Undang-Undang Nomor 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang memuat pasal karet dan rawan dijadikan alat untuk mengkriminalisasi lawan politik, pemerintah akhirnya akan segera mendiskusikan mengenai rencana revisi UU ITE tersebut.

Terkait hal ini, Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Jakarta (Usakti), Abdul Fickar Hadjar menegaskan bahwa memang seharusnya pasal-pasal karet dalam UU ITE ini dicabut. Dan ia seringkali mengatakan hal itu di berbagai kesempatan.

“Sejak awal dalam berbgai kesempatan saya selalu katakan bahwa Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 28 ayat 2 UU ITE seharusnya dicabut,” kata Fickar saat dihubungi di Jakarta, Selasa (16/2/2021).

Alasannya, Fickar melanjutkan, UU ITE ini dibuat dengan semangat untuk mnegatur bisnis dan perdagangan melalui internet (online), sehingga tidak cocok jika UU ITE kemudian mengatur tentang pencemaran nama baik atau ujaran kebencian yang menyebabkan permusuhan antar suku, agama, ras dan antargolongan.

“Bisnis (jual beli) kan tidak mengenal agama atau suku,” ujar Fickar.

“Jadi justru Pasal 28 ayat (2) UU ITE itu mengaburkan substansi UU tersebut. Seharusnya ketentuan tersebut dihapus saja, karena sudah diatur dalam Pasal 310-311 KUHP (pencemaran nama baik),” tegasnya.

Kemudian, sambung dia, Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE, pada praktiknya justru digunakan untuk membungkam suara-suara yang berbeda dan mengkritik pemerintah.

Baca Juga : Revisi UU ITE Agar Tak Dijadikan Alat Kriminalisasi

Baca Juga : Soal Revisi UU ITE, Mahfud MD: Bagaimana Baiknya Lah 

Pada pelaksanaan UU ITE ini, menurut Fickar, mengesankan seolah-olah penegak hukum, baik itu kepolisian dan Kejaksaan menjadi alat dari kekuasaan untuk membungkam kritik. Demikian juga nampak proses pidana atas ketentuan pasal ini menjebak penegak hukum yang menggunakannya untuk mengejar pangkat dan jabatan baik di kepolisian maupun Kejaksaan.

“Jadi, Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UI ITE sebenarnya meskipun sudah tidak cocok digunakan pada era demokrasi, tetap masih menjadi hukum positif dalam Pasal 156, 156A dan Pasal 157 UU Pidana (KUHP). Seharusnya dihapus saja agar masyarakat tidak saling melapor karena pengertian tindak pidananya sangat longgar,” desaknya.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini