Mantan Pimpinan Jamaah Islamiyah Setuju Terbitnya Perpres RAN-PE

Fakhrizal Fakhri , Okezone · Senin 15 Februari 2021 16:31 WIB
https: img.okezone.com content 2021 02 15 337 2362412 mantan-pimpinan-jamaah-islamiyah-setuju-terbitnya-perpres-ran-pe-nfPn7mi5fi.jpg Foto: Illustrasi Shutterstock

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Perpres Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN-PE) Tahun 2020-2024.

Mantan Direktur Penindakan BNPT Irjen Pol (purn) Hamli mengatakan, proses pembuatan Perpres Ekstremisme berlangsung cukup lama dan melibatkan civil society.

Menurut dia, pelibatan masyarakat sipil merupakan bentuk kemajuan penangan ekstremisme di Indonesia.

"Pada saat pembuatan pepres ini temen-temen BNPT melibatkan civil society," ujarnya dalam keterangannya, Senin (15/2/2021).

 Baca juga: BNPT: Perpres Penanggulangan Ekstremisme Masuk Tahap Finalisasi

Perpres RAN PE ini disusun lantaran semakin meningkatnya ancaman ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di Indonesia, yang telah menciptakan kondisi rawan yang mengancam hak atas rasa aman dan stabilitas keamanan nasional.

Baca juga:  Kepala BNPT Ungkap 2.000 Masyarakat Indonesia Terjerat Kasus Terorisme

Sementra itu,, Mantan pimpinan Jamaah Islamiyah (JI) Nasir Abbas menyambut positif Perpres yang ditandatangani presiden pada 6 Januari 2021 itu.

"Perpres RAN PE itu bagus sekali, tapi tinggal kita terapkan saja, bagaimana menerapkan secara nasional dari pemerintah pusat sampai ke tingkat RT/RW," kata dia.

Ia pun meminta agar semua pihak ditindak tegas jika terindikasi terlibat dalam gerakan ekstremisme.

"Percuma kita sosialisasi ke tingkat paling bawah, tapi maaf kalau sampai ada pejabat dan pegawai pemerintah ada terindikasi ikut terlibat gerakan ekstremisme ya dilucuti dan dipecat-pecati. Jadi harus ada ketegasan," tegasnya.

Lalu, Pakar Terorisme Noor Huda Ismail menilai, pekerjaan rumah dari Perpres 7/21 yakni masih perlunya koordinasi antarlembaga dalam penanganan ekstremisme.

"Saya sangat senang ada niatan baik yang dibuktikan dalam legal formal. Cuma satu hal yang sangat sederhana yang itu sebentulnya gampang diiomongin tapi sulit dilaksanakan, yaitu koordinasi," ucapnya.

Praktisi Medsos Savic Ali menambahkan, Perpres RAN PE ini merupakan bentuk kemajuan penanganan extremisme di Indonesia. Namun, ia mengakui bahwa belum membaca secara utuh isi dari perpres tersebut.

"Soal RAN PE ini, saya belum membaca persis dokumennya. Jadi saya belom bisa berkomentar banyak. Meskipun saya melihat ada beberapa kemajuan. Aparat lebih punya keleluasaan atau bertindak lebih dahulu," jelas Savic.

Menurut dia, penanganan extremisme di Indonesia tidak cukup hanya melalui kontra narasi, melainkan juga perlu adanya ketegasan dari negara dalam bentuk penegakan hukum.

"Kontra narasi saja tidak cukup. Kalau kita menemukan orang yang dengan sengaja buang limbah ke sungai, ya harus dihukum. Apalagi limbahnya beracun dan mematikan. Jadi law inforcement penting," ujarnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini