Hulu Terabaikan, Guru Besar Undip: Banjir Menerjang Terkaget-kaget

Dita Angga R, Sindonews · Sabtu 13 Februari 2021 17:30 WIB
https: img.okezone.com content 2021 02 13 337 2361478 hulu-terabaikan-guru-besar-undip-banjir-menerjang-terkaget-kaget-0VdNsXnE2A.jpg Banjir Semarang (Foto: Sindonews)

JAKARTA - Awal tahun 2021 ini bencana banjir menerjang beberapa wilayah di Tanah Air. Mulai di DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Jawa Tengah hingga Jawa Barat dan wilayah lainnya.

Menurut Guru Besar Manajemen Lingkungan Universitas Diponegoro (Undip) Sudharto P. Hadi banjir yang terjadi akhir-akhir ini memang ada kontribusi dari hujan ekstrem yang terjadi di Tanah Air.

“Tapi (dampak hujan ekstrem) menjadi makin buruk, makin parah karena daya dukung lingkungannya itu terlampaui. Baik daya dukung lingkungan di pesisir kalau itu pantai-pantai di sekitar Jawa, di tengah maupun di hulu,” katanya saat dihubungi, Sabtu (13/2/2021).

“Kalau di Kalimantan Selatan ya karena perubahan alih fungsi lahan hutan menjadi tambang, perkebunan yang masif. Kalau Kalimantan dulu kan dikenal sebagai paru-paru dunia. Fungsinya makin merosot karena alih fungsi lahan untuk pertambangan dan perkebunan itu,” lanjutnya.

Baca Juga:  Langkah Konkret Anies Atasi Banjir, dari Pantau Curah Hujan Sampai Keruk Waduk

Sudharto mengatakan, langkah-langkah pemerintah seperti melakukan normalisasi dengan pengerukan sedimentasi ataupun sampah tidaklah cukup. Dia mengatakan bahwa hal tersebut hanya untuk pencegahan jangka pendek saja.

“Pemerintah kan melakukan pengerukan, normalisasi. Itu jangka pendek. Perlu itu dilakukan tetapi tidak cukup. Banjir kan setiap tahun yang mana ada diskursus antara normalisasi atau naturalisasi. Sesungguhnya bukan salah satunya tapi harus simultan. Di hilir memang perlu ada normalisasi, pengerukan tapi di tengah dan di hulu harus dilakukan penataan kembali tata ruang kita,” paparnya.

Baca Juga:  Pemprov DKI Andalkan Program Gerebek Lumpur Atasi Banjir

Dia mengatakan, sumber masalah di hulu yang menyebabkan banjir harus disentuh. Menurutnya, selama ini hal ini sering terabaikan dan jarang tersentuh.

“Seringkali responnya reaktif. Ketika banjir oh iya, oh iya terkaget-kaget. Tapi sumbernya tidak ditangani. Sumbernya tata ruang, embung dan sumur resapan. Bicara banjir itu simultan hulu, tengah dan hilir. Selain itu, juga harus dilakukan segenap komponen baik masyarakat, swasta, dan pemerintah. Di mana pemerintah harus menjadi dirijennya,” paparnya.

Sudharto mencontohkan saat alih fungsi lahan di Kalimantan bisa diukur air larian jika sudah menjadi perkebunan maupun pertambang. Demikian juga di Puncak yang belum lama ini terjadi banjir juga disebabkan karena tak adanya penataan kembali tata ruang.

“Puncak itu kan tidak pernah melakukan penataan ulang tentang tata ruang. Di hulu tak pernah ditukik. Bahwa setiap terjadi banjir kita selalu mendengar alih fungsi lahan tapi ketika ketika banjirnya surut, surut pula pemikiran itu. Sehingga tahun depan banjirnya lebih parah,” katanya.

Pembangunan yang Tak Sepadan Dengan Kerugian Banjir

Berbicara masalah tata ruang, pemerintah pusat dan daerah pasti memiliki rencana tata ruang wilayah (RTRW). Mantan Rektor Undip ini mengatakan setiap lima tahun bisa ditinjau kembali. Di mana seharusnya penataan ruang nasional, provinsi, kabupaten/kota mendasarkan pada daya dukungan dan daya tampung lingkungan.

“Tapi itu yang buat saya agak ragu. Jadi, artinya tidak semua RTRW yang sudah disahkan dengan baik mendasarkan daya dukung lingkungan, daya tampung lingkungan. Formalnya ada tapi belum tentu mendasarkan,” tuturnya.

Sudharto mengingatkan bahwa hal tersebut merupakan paradigma pembangunan . Dia mengatakan jika sudah sepakat bahwa paradigma pembangunan itu sinergi antara ekonomi, ekologi dan sosial harusnya ketentuan tadi ditaati.

“Kalau orientasinya ekonomi tentu berbeda. Tidak ada langkah-langkah seperti itu. Kalau melihat bencana lingkungan semakin banyak itu orientasi masih pada ekonomi, pada PAD, pertumbuhan,” ujarnya.

Padahal, menurutnya pembangunan yang menyebabkan banjir tak sepadan dengan kerugian yang ditanggung. “Sesungguhnya kalau kita lihat kembali bahwa pembangunan-pembangunan yang menyebabkan banjir itu kalau dihitung betul dengan kerugian terjadi banjir engga sepadan. Kerugian di Jabodetabek, kerugian di Kalimantan Selatan itu berapa ratus miliar. Lalu berapa sih yang mereka berikan ke pemerintah? Kebanyakan menjadi APBN itu,” pungkasnya.

Cegah Banjir di Hulu dengan Revegetasi

Pemerintah pun menyebut terus melakukan upaya pencegahan banjir dari hulu ke hilir. Direktur Kesiapsiagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Johny Sumbung mengatakan salah satu langkah yang dilakukan pemerintah adalah revegetasi.

Revegetasi adalah usaha untuk memperbaiki dan memulihkan vegetasi yang rusak melalui kegiatan penanaman dan pemeliharaan pada lahan bekas penggunaan kawasan hutan.

“Dari sisi mitigasi bencana, BNPB mengupayakan pencegahan banjir dari hulu hingga hilir melalui penguatan daerah penyangga dengan revegetasi,” katanya.

Johny menyebut bahwa hasil revegetasi baru dapat dilihat dalam jangka panjang. Namun sejauh ini berkat bantuan komunitas sungai, hal ini berjalan cukup baik. Dia mengakui belum semua daerah melakukan hal ini.

“Belum semua daerah rawan banjir melakukan re-vegetasi karena BNPB melakukan secara bertahap. Kampanye dan edukasi dirasakan efektif karena seperti contohnya masyarakat di bantaran sungai Ciliwung, sudah mulai tertib dan dapat memanfaatkan bantaran sungai menjadi lahan tanam,” ungkapnya

Selain itu, pihaknya juga menyampaikan edukasi kepada publik tentang pentingnya mengembalikan lingkungan kepada fungsinya semula.

“Dari segi infrastruktur, BNPB berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait seperti KemenPUPR dan KLHK untuk perkuatan saluran drainase dan tanggul,” ujarnya.

“Sarana pencegahan berupa pompa air pun cukup membantu meskipun jumlahnya perlu terus ditingkatkan,” pungkasnya.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini