HNW Dukung MUI soal Revisi SKB 3 Menteri Seragam Sekolah

Fahreza Rizky, Okezone · Sabtu 13 Februari 2021 04:36 WIB
https: img.okezone.com content 2021 02 13 337 2361253 hnw-dukung-mui-soal-revisi-skb-3-menteri-seragam-sekolah-VUkdZaSHa3.jpg Hidayat Nur Wahid (Foto : Dok Okezone)

JAKARTA - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) mendukung Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memberi arahan untuk merevisi SKB 3 Menteri soal pakaian seragam sekolah.

"Mendukung “taushiyah”/arahan Pimpinan MUI, unt MEREVISI SKB 3 Menteri soal pakaian seragam. Agar sesuai dg ketentuan2 UUDNRI 1945 termasuk pasal 31 ayat 3 unt merealisir tujuan pendidikan nasional yaitu meningkatkan keimanan,ketakwaan,akhlak mulia&mencerdaskan kehidupan bangsa," kata HNW melalui akun Twitternya, Sabtu (13/2/2021).

Sementara itu, MUI dalam taushiyahnya meminta pemerintah merevisi isi SKB 3 Menteri ini supaya tidak menimbulkan polemik. Isi taushiyah tersebut diunggah Ketua MUI Cholil Nafis melalui akun Twitternya.

"Yg ini pernyataan resmi MUI secara kelembagaan. Mengoreksi yg kurang sempurna dan mendukung yg menjadi kebaikan. Kami tak ingin yg lain kecuali ingin kebaikan dan tak ada yg dapat memberi petunjuk kecualia Allah SWT," cuit Cholilnafis.

Dalam surat yang ditandatangani Ketua Umum MUI KH Miftachul Akhyar dan Sekjen Amirsyah Tambunan itu, MUI meminta dilakukan revisi atas isi SKB Tiga Menteri agar tidak memicu polemik, kegaduhan dan ketidakpastian hukum. Ketentuan pada diktum ketiga dari SKB ini mengandung tiga muatan dan implikasi yang berbeda. Pertama, implikasi “Pemerintah daerah dan sekolah tidak boleh melarang penggunaan seragam dengan kekhasan agama tertentu” karena memberi perlindungan pelaksanaan agama dan keyakinan masing-masing peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan.

Kedua, ketentuan yang mengandung implikasi “Pemerintah daerah dan sekolah tidak boleh mewajibkan, memerintahkan mensyaratkan, dan mengimbau penggunaan seragam dengan kekhasan agama tertentu”, harus dibatasi pada pihak baik peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan yang berbeda agama sehingga tidak terjadi pemaksaan kekhasan agama tertentu pada pemeluk agama yang lain.

Ketiga, pewajiban, perintah, persyaratan, atau imbauan itu diberlakukan terhadap peserta didik yang seagama, pemerintah tidak perlu melarang. Sekolah dapat saja memandang hal itu bagian dari proses pendidikan agama dan pembiasaan akhlak mulia terhadap peserta didik. "Hal itu seharusnya diserahkan kepada sekolah, bermusyawarah dengan para pemangku kepentingan (stakeholders), termasuk komite sekolah, untuk mewajibkan atau tidak, mengimbau atau tidak. Pemerintah tidak perlu campur tangan pada aspek ini," kata Miftachul Akhyar dalam surat yang ditandatangani di Jakarta pada Kamis 11 Februari 2021 tersebut.

Baca Juga : Keluarkan Fatwa soal Buzzer, Ini Hal yang Diharamkan MUI

Menurutnya, pemerintah hendaknya membuat kebijakan yang memberikan kelonggaran kepada sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah untuk membuat pengaturan yang positif yang arahnya menganjurkan, membolehkan dan mendidik para peserta didik untuk taat menjalankan ajaran agama sesuai keyakinannya, termasuk dalam berpakaian seragam kekhasan agama.

Hal ini sejalan dengan Pasal 29 UUD 1945 ayat; (1) Negara Halaman 1 dari 2 berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa; serta ayat (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. MUI berpandangan bahwa pendidikan tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan (transfer of knowledge), tetapi penanaman nilai-nilai (transfer of values), dan pengamalan ilmu serta keteladan (uswah).

Oleh karena itu, sekolah yang memerintahkan atau mengimbau peserta didik dan tenaga kependidikan agar menggunakan seragam dan atribut yang menutup aurat, termasuk berjilbab, merupakan bagian dari proses pendidikan untuk mengamalkan ilmu dan memberikan keteladanan.

Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri pada diktum kelima huruf d yang menyatakan “Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan sanksi kepada sekolah yang bersangkutan terkait dengan bantuan operasional sekolah dan bantuan pemerintah lainnya yang bersumber dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan” tidak sejalan dan bertentangan dengan ketentuan dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat (1) yang berisi “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.” dan ayat (2) “Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”.

"Pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Agama, saat ini semestinya lebih fokus dalam mengatasi masalah dan dampak yang sangat berat akibat pandemi Covid-19," bunyi surat tersebut.

Baca Juga : Soal Dugaan Radikalisme, HNW: KASN Tentu Paham, yang Diadukan Adalah Prof Din

MUI juga meminta semua komponen bangsa dapat bekerja sama mengatasi Covid-19 dan segala dampaknya dengan jiwa persatuan Indonesia. Karenanya hal-hal yang menimbulkan kontrovesi semestinya dihindari oleh semua pihak sehingga bangsa Indonesia lebih ringan dalam menghadapi Covid-19 dan dapat menyelesaikan masalah-masalah nasional lainnya untuk kepentingan bersama.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini