Bawaslu Nilai Banyak Masalah jika pemilu 2024 Dilakukan Secara Serentak

Erfan Maaruf, iNews · Jum'at 12 Februari 2021 19:19 WIB
https: img.okezone.com content 2021 02 12 337 2361158 bawaslu-nilai-banyak-masalah-jika-pemilu-2024-dilakukan-secara-serentak-po17L8WPx7.jpg Foto: Illustrasi Okezone.com

JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyebut banyak persoalan jika revisi UU Pemilu dijalankan secara serentak, antara pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) tahun 2024.

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja merekomendasikan Pilpres dan Pileg tak disatukan dengan Pilkada 2024. Sebab hal itu akan menimbulkan berbagai masalah.

"Soal tata kelola pemilu pemilu lima kotak, beban kerja penyelenggara yang tidak proporsional potensi kerugian dengan teknis yang sangat besar. Hal ini nanti akan menimbulkan banyaknya permasalahan kedepan," kata Rahmat Bagja, Jumat (12/2/2021).

Baca juga: Parpol Koalisi Kompak Tolak Revisi UU Pemilu, Pemerintah Bantah Terlibat

Sejumlah persoalan misalnya, jika pemilu serentak tetap dipaksakan akan terjadi kemoloran penghitungan suara. penghitungan suara diperkirakan akan selesai dalam waktu sehari semalam.

"Permasalahan pengisian C1 yang masing-masing diisi oleh para saksi. Kemudian para saksi mengubahnya. Karena KPPS sudah kelelahan mengisi problem-problem administrasi," jelasnya.

 Baca juga: Digelar Bareng Pilpres dan Pileg, Pilkada 2024 Dianggap Rusak Kualitas Pemilu dan Demokrasi

Meski dapat diantisipasi dengan menggunakan aplikasi Si Rekap, namun melihat masalah yang terjadi pada pemilu 2019 sudah terbukti bahwa Si Rekap mengalami down. Padahal tahun 2019 jumlahnya masih dalam terhitung 4-5 calon.

"Kalau di pemilu Legislatif akan beda sendiri permasalahan. Setiap partai memiliki 10 calon, 20 bahkan 30 sehingga ini mengakibatkan beban pengelola administrasi pemilu sangat krusial dan teman-teman KPPS kesulitan," jelasnya.

Dalam pemilu sebelumnya, hanya terdapat tiga anggota KPPS yang mengikuti pelatihan. Dari tiga orang tersebut belum dapat dipastikan menyampaikan kepada petugas KPPS lain atau tidak.

"Misalnya Si Rekap, bahkan hari pertama lost tidak ada sama sekali Si Rekap. Karena sistem down akhirnya pola administrasi beban konfensional, 7 hari baru full 100 persen," jelasnya.

Dia menjelaskan, permasalahan tata kelola pemilu akan terjadi jika pemilu dengan Pilkada sejumlah 514 Kabupaten Kota, 34 Provinsi, dan beberapa bulan Pilpres dan Pemilihan Legislatif.

"Kota bisa bayangkan beban penyelenggara hal ini yang menurut saya yang perlu diperhatikan. Ini juga anggaran juga bisa diperbaiki," pungkasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini