"Oleh-Oleh" Gus Dur dan Megawati Terkait Perayaan Imlek

Abdul Rochim, Koran SI · Jum'at 12 Februari 2021 13:45 WIB
https: img.okezone.com content 2021 02 12 337 2360991 oleh-oleh-gus-dur-dan-megawati-terkait-perayaan-imlek-RgBqwDbyKW.jpg Gus Dur dan Megawati Soekarnoputri (Foto : Okezone.com)

JAKARTA - Perayaan Imlek adalah salah satu oleh-oleh dari Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Presiden Megawati Soekarnoputri. Sejarawan Bonnie Triyana menyebutkan dari kebijakan yang diambil oleh dua petinggi negeri itu, maka Imlek kembali bisa leluasa dirayakan, sebagai wujud ikhtiar memperkuat kesadaran keindonesiaan yang menjunjung tinggi keberagaman.

Diketahui, Gus Dur mencabut larangan perayaan Imlek secara terbuka sebagaimana diatur dalam Inpres No 14/1967. Saat itu, Presiden Gus Dur melalui Kepres No 6/2000 mencabut inpres No 14/1967.

"Sementara Presiden Megawati Soekarnoputri menerbitkan Kepres No 19/2002 yang menetapkan Imlek sebagai hari libur nasional," papar Bonnie Triyana terkait perayaan Hari Imlek di Jakarta, Jumat (12/2/2021).

Hari ini, Bonnie menjadi narasumber dalam agenda DPP PDI Perjuangan merayakan peringatan Tahun Baru Imlek 2021 dengan tajuk "Imlekan Bareng Banteng".

Bonnie menjelaskan, pada 1 Juni 1945, Bung Karno menyatakan secara tegas dalam pidatonya bahwa nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme modern yang melampui sekat-sekat sempit identitas keagamaan, ras, dan etnisitas.

"Menurut Bung Karno, Indonesia adalah negeri untuk semua golongan yang dipersatukan oleh rasa senasib sepenanggungan dalam menghadapi kolonialisme dan berbagai jenis penindasan oleh manusia terhadap manusia lain, dan oleh sebuah bangsa terhadap bangsa lainnya," jelas Bonnie yang juga menjadi penyunting buku Revolusi Belum Selesai, berisi kumpulan pidato Presiden Soekarno.

Ditambahkannya, kesadaran kebangsaan tumbuh semakin menguat sejak Ikrar Pemuda digaungkan pada 28 Oktober 1928, memperkokoh kesadaran kebangsaan yang telah dirintis sejak awal Abad ke-20.

"Kesadaran sebagai bangsa yang setara dengan bangsa lainnya itu merupakan sikap tegas menentang kebijakan rasialis pemerintah kolonial Belanda melalui Regeerings Reglement 1854 yang membagi masyarakat Hindia Belanda ke dalam segregasi rasial yakni: pertama, Golongan Eropa, kedua Timur Asing (Cina, Arab, India) dan ketiga Inlanders (bumiputera)," papar Bonnie.

Baca Juga : Perayaan Imlek, Polri Imbau Warga Patuhi Protokol Kesehatan

Baca Juga : Tahun Baru Imlek, Mahfud MD: Tiongkok Bangun Tradisi Syukuran Saling Memberi Lintas Kelompok

Pembagian masyarakat di Indonesia secara rasialis tersebut menunjukkan kenyataan tentang sebuah zaman di mana manusia dipandang berdasarkan rasnya. Melihat kenyataan ini, Ikrar Pemuda 1928 menjadi tonggak historis penting wujud menguatnya kesadaran Keindonesiaan sebagai anti-tesis dari kesadaran pra-Indonesia yang masih terbelenggu cara dan tindakan yang diskriminatif dan rasialistis.

"Dengan demikian, politik identitas yang kerapkali dimainkan hingga hari ini merupakan wujud kesadaran pra-keindonesiaan yang sarat bernuansa kolonial dan tak sesuai dengan jiwa kemerdekaan," pungkas Bonnie.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini