Mosaik Cenderawasih: Meyatukan 'Kepingan' Pembangunan Menuju Papua Maju

Tim Okezone, Okezone · Kamis 11 Februari 2021 06:51 WIB
https: img.okezone.com content 2021 02 11 337 2360205 mosaik-cenderawasih-meyatukan-kepingan-pembangunan-menuju-papua-maju-C6AzTjf8LH.jpg Buku Mosaik Cenderawasih (Foto : Istimewa)

JAKARTA - Yayasan Pustaka Obor Indonesia mengadakan diskusi daring berkaitan dengan peluncuran dan diskusi buku baru berjudul “Mosaik Cenderawasih, Pembangunan dan Kesejahteraan di Tanah Papua”, pada 10 Februari 2021.

Buku tersebut ditulis bersama oleh Dr. Rosita Dewi, Aisah Putri Budiatri, MA, Dr. Harry Seldadyo, Septi Satriani, M.Si, Prof. (Ris) Cahyo Pamungkas, dan Dr. Adriana Elisabeth. Mosaik Cenderawasih ini merupakan bagian dari buku Papua Road Map yang ditulis oleh tim LIPI pada 2009 dan 2017, yang secara khusus, fokus pada isu pembangunan di Papua dan Papua Barat, dimana kebijakan dan implementasinya belum menghasilkan kesejahteraan yang adil dan merata (equality and equity).

Kompleksitas dalam penyelesaian konflik Papua dipengaruhi oleh sudut pandang yang dikotomis, paradoks, dan beranggapan realita di Papua secara ‘hitam putih’. Sedangkan pendekatan resolusi konflik belum sungguh-sungguh diupaykan apalagi transformasi konflik untuk mengatasi sumber-sumber kekerasan dan mengubah potensi kekerasan menjadi non-kekerasan, seperti membangun pendekatan dialogis untuk mengurangi kesenjangan komunikasi, merevitalisasi nilai toleransi dan kearifan lokal Papua sebagai bagian dari ketahanan sosial masyarakat. Hal tersebut merupakan modal sosial yang positif bagi demokrasi dan keberagaman masyarakat Indonesia.

Sejak buku Papua Road Map dipublikasi pada 2009, potret masalah di bidang pendidikan dan kesehatan di Tanah Papua nyaris tidak berubah secara signifikan, bahkan juga selama diterapkan UU Otsus Papua sejak 2001. Masalah topografi Papua masih kerap disebut sebagai kendala dalam menyediakan akses pelayanan publik untuk menjangkau masyarakat di wilayah pedalaman Papua, tingkat persebaran penduduk yang relatif tidak merata.

Baca Juga : Disudutkan di Buku Agama, Ganjar Terima Permintaan Maaf PT Tiga Serangkai

Pertanyaannya, bagaimana mungkin para elite (di Pusat dan Papua) tidak memahami kondisi riil di seluruh Papua, apa yang sesungguhnya diperlukan oleh masyarakat?

Pemerintah Pusat terus merealisasikan pembangunan infrastruktur di Tanah Papua sejak 2015 sampai sekarang. Proyek Trans Papua berhasil menyambung transportasi antarkabupaten/kota dan provinsi. Bukan hanya jalan untuk mendukung pemerataan pelayanan publik (pendidikan dan kesehatan) bagi warga Papua, namun jalan, jembatan dan pelabuhan juga membuka keterisolasian Papua dari berbagai aktivitas. Modernisasi membawa perubahan yang tidak sepenuhnya dapat diterima oleh masyarakat Papua, bahkan sebagian justru mengancam kelestarian lingkungan dan alam, padahal hutan adalah sumber kehidupan utama, di mana masyarakat memperoleh kebutuhan mereka sehari-hari.

Generasi Milenial dan Masa Depan Papua

Generasi muda Papua mengubah peta demografi terutama di bidang pembangunan ekonomi, dimana cohort muda yang berusia antara 15-39 tahun berperan penting dalam pembentukan ekonomi agregat di Papua dan Papua Barat. Selain itu, kelompok milenial akan makin berperan bila mampu berinteraksi dengan teknologi informasi (digital). Ini menunjukkan korelasi yang positif antara generasi milenial Papua, kemajuan teknologi informasi, dan peningkatan SDM atau indeks pembangunan manusia/IPM.

"Mosaik Cendrawasih adalah kumpulan keping-keping yang terserak terkait kebijakan pembangunan dan kesejahteraan di Tanah Papua. Meskipun buku ini tidak memberikan gambaran lengkap dan utuh mengenai seluruh persoalan pembangunan di Papua, setidaknya ini dapat menambah wawasan pembaca mengenai model pembangunan yang lebih diperlukan dan sesuai dengan Papua," ujar Adriana Elisabet, editor dan penulis buku Mosaik Cenderawasih

Kemajuan daerah juga ditentukan oleh masyarakatnya, sehingga paradigma baru harus berbasis pada pemahaman bersama bahwa Papua adalah subyek pembangunan nasional di Papua yang memiliki otoritas dan peran dalam merancang kebijakan ekonomi politik, administrasi pemerintahan dan birokrasi, serta teknis pembangunan mencakup aspek pembangunan manusia (human development) maupun keamanan manusia (human security). Semua dirumuskan berdasarkan kondisi riil masyarakat, baik di Papua maupun Papua Barat.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini