Menteri Tjahjo: Nyebrang Suramadu 15 Menit, yang Ngurus Banyak Instansi

Dita Angga R, Sindonews · Rabu 10 Februari 2021 15:20 WIB
https: img.okezone.com content 2021 02 10 337 2359849 menteri-tjahjo-nyebrang-suramadu-15-menit-yang-ngurus-banyak-instansi-xC4zGe0WbX.jpg MenPAN-RB Tjahjo Kumolo (Foto : Okezone.com)

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Tjahjo Kumolo menyebut bahwa tata kelola pemerintah yang ada saat ini belum serempak. Dia menyebut salah satu yang dilakukan adalah membubarkan lembaga-lembaga yang dinilai tak efektif dan efisien dan dibubarkan tahun lalu adalah Badan Pengembangan Wilayah Surabaya dan Madura (Suramadu).

“Ternyata tata kelola pemerintah ini belum serempak. Ya kita memahami geografis kita masih cukup luas, banyak yang belum terjangkau. Kemudian juga penduduk kita itu besar. Maka tugas saya bagaimana memangkas birokrasi yang panjang ini menjadi pendek,” katanya dalam acara Peresmian Mal Pelayanan Publik Kabupaten Lamongan, Rabu (10/2/2021).

Diejlaskan Tjahjo Badan Pengembangan Wilayah Suramadu dibubarkan lantaran terlalu banyak mengeluarkan anggaran yang tidak penting.

“Bayangkan, nyebrang 15 menit itu pemerintah Provinsi Jawa Timur menganggarkan, mengurus. Pemerintah Kota Surabaya mengurus menganggarkan. Pemerintah Sumenep atau Pamekasan juga menganggarkan, mengorganisir. Kementerian PUPR menganggarkan, mengorganisir. Kemenhub menganggarkan dan mengorganisir. Di wilayah Suramadu juga banyak wilayah milik matra TNI AL juga mengorganisir,” paparnya.

“Sudah banyak eh masih dibentuk Badan Otorita Jembatan Suramadu pake APBN.Bayangkan tinggal 15 menit begitu banyaknya lembaga-lembaga, aturan-aturan yang ada,” lanjutnya.

Baca Juga : Kecelakaan Beruntun di Medan, Seorang Ibu Tewas Tergencet

Baca Juga : Kronologi Pembuangan Limbah Medis dari Hotel Isolasi Covid-19

Tjahjo menyebut 29 lembaga non struktural (LNS) telah dibubarkan dan fungsinya diintegrasikan ke kementerian yang ada.

“Ini yang kami sudah memangkas hampir 29 badan /lembaga yang diintegrasikan dengan pemda atau kementerian yang kompeten,” pungkasnya.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini