Pakar Harap Masyarakat Sadar Pentingnya PPKM Mikro untuk Menekan Penularan Covid-19

Felldy Utama, iNews · Selasa 09 Februari 2021 06:30 WIB
https: img.okezone.com content 2021 02 09 337 2358905 pakar-harap-masyarakat-sadar-pentingnya-ppkm-mikro-untuk-menekan-penularan-covid-19-fzAmBqyR5G.jpg Ilustrasi. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA -  Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Hermawan Saputra menyambut positif adanya kebijakan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Mikro. Dia berharap masyarakat sadar pentingnya aturan ini demi menekan penularan Covid-19.

"PPKM berskala mikro ini akan sangat bagus kalau melibatkan peran serta masyarakat. Jadi semacam pertahanan keamanan rakyat semesta begitu," kata Hermawan saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Senin (8/2/2021). 

Oleh karena itu, ia berharap, aturan ini bangkit dari kesadaran masyarakat untuk menata dan mengelola lingkungan agar bersih, hidup sehat lahir dan batin, dan  juga siap menghadapi Covid-19 dengan perilaku disiplin protokol kesehatan.

Kendati demikian, ia berpandangan bahwa PPKM Mikro ini  juga jauh lebih efektif apabila berlaku secara nasional. Tetapi jika sifatnya parsial, tersegmentasi, dan tidak menyeluruh, maka hal ini juga dinilai tidak akan efektif. 

Baca juga: PPKM Mikro Mulai Berlaku Hari Ini, Berikut Sejumlah Aturannya

"Dan dianggap nanti menjadi kebijakan yang setengah-setengah. Untuk itu harus berlaku secara nasional bila kita ingin memutus mata rantai Covid. Nah itu yang paling penting saya pikir," ujar dia. 

Diberitakan sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menerbitkan Instruksi Mendagri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19. 

Baca juga: PPKM Mikro Dimulai Hari Ini, Keluar Masuk Zona Merah Dibatasi Pukul 20.00

Dengan instruksi tersebut, kepala desa/lurah menjadi ujung tombak dalam pengendalian Covid-19, disertai kolaborasi dengan segenap elemen masyarakat dalam pelaksanaan PPKM.

Instruksi yang ditandatangani pada 5 Februari dan mulai berlaku 9 Februari secara khusus ditujukan kepada Gubernur, Bupati dan Wali kota di tujuh provinsi (DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali).

(qlh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini