Atasi Stunting, BKKBN Minta DPR Beri Dukungan Anggaran

Abdul Rochim, Koran SI · Senin 08 Februari 2021 23:00 WIB
https: img.okezone.com content 2021 02 08 337 2358840 atasi-stunting-bkkbn-minta-dpr-beri-dukungan-anggaran-6zrU1MsmRN.jpg DPR RI (Foto: Okezone)

JAKARTA - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Hasto Wardoyo berharap DPR memberikan dukungan anggaran terkait penanganan stunting (kekerdilan pada anak) di Indonesia. Hasto mengatakan bahwa pihaknya baru mendapat mandat secara lisan dan langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi pada 25 Januari 2021 sehingga belum banyak yang bisa dilakukan.

"BKKBN akan segera menyusun RAN (Rencana Aksi Nasional)," katanya, Senin (8/2/2021).

Pernyataan Hasto tersebut disampaikan untuk merespons apa yang disampaikan Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay. Sebelumnya, Saleh menilai hingga saat ini penanganan stunting belum menunjukkan tanda-tanda kemajuan. Meskipun, pemerintah mengklaim sudah ada penurunan angka stunting.

Saleh juga menyebut bahwa BKKBN sebagai penanggung jawab penanganan stunting juga belum sekalipun melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPR.

Baca Juga:  Jadi Trending Topic, 27,6% dari 5 Juta Bayi Lahir di Indonesia Stunting

Dikatakan Hasto, secara umum harus ada perubahan mendasar atau reformasi di tingkat pelayanan dasar terkait dengan kesehatan reproduksi.

"Stunting itu adalah produk yang dihasilkan dari kehamilan. Ibu hamil yang menghasilkan bayi stunting. Kita tahu sekarang ini lahir saja sudah 23 persen prevalensi stunting. Kemudian setelah lahir, banyak yang lahirnya normal tapi kemudian jadi stunting hingga angkanya menjadi 27,6 persen. Artinya dari angka itu hampir 23 persen sudah given, lahirnya sudah tidak sesuai standar," katanya, Kamis 5 Februari 2021.

Karena itu, BKKBN akan membuat program calon pengantin harus melapor tiga bulan sebelumnya untuk kemudian dilakukan pemeriksaan kesehatan, seperti pemeriksaan hemoglobin (hb). "Kalau hb kurang, minum tablet tambah darah sehingga begitu nikah sudah siap hamil makanya kita harus buat program siap nikah dan siap hamil," paparnya.

Baca Juga: Presiden Jokowi: Situasi Krisis, Cara Kerja Harus Inovatif!

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini