Kejagung Periksa 3 Pihak Swasta Terkait Kasus Asabri

Erfan Maaruf, iNews · Senin 08 Februari 2021 22:18 WIB
https: img.okezone.com content 2021 02 08 337 2358826 kejagung-periksa-3-pihak-swasta-terkait-kasus-asabri-onnZhb4TG5.jpg Kejagung (Foto: Okezone)

JAKARTA - Penyidik Jampidsus Kejagung terus mengusut kasus dugaan korupsi pada PT Asabri. Sebanyak tiga saksi diperiksa dalam mengusut kasus dugaan korupsi di perusahaan pelat merah tersebut.

"Tim penyidik Jampidsus memeriksa tiga saksi dari pihak swasta, HPR, RH, dan SAA," kata Kapuspenkum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam keterangan tertulis, Senin (8/2/2021).

Baca Juga:  DPR Minta Kejagung Segera Pulihkan Aset Jiwasraya dan Asabri

Namun, di tengah penanganan kasus Asabri, Leonard tidak memiliki itikat baik untuk memberikan penjelasan mengenai identitas dan instansi tiga saksi tersebut. Pemeriksaan dilakukan sejak pagi tadi. Leonard tidak menyebutkan hasil pemeriksaan. Pasalnya, hal itu masuk dalam materi pemeriksaan.

"Pemeriksaan saksi dilakukan guna mencari fakta hukum dan mengumpulkan alat bukti tentang tindak pidana korupsi yang terjadi pada PT. ASABRI," ujar Leonard.

Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan delapan orang, dua di antaranya mantan Direktur Utama Asabri Mayjen (Purn) Adam Rachmat Damiri dan Letjen (Purn) Sonny Widjaya. Kemudian Direktur Utama PT Prima Jaringan Lukman Purnomosidi, mantan Direktur Keuangan Asabri Bachtiar Effendi, mantan Direktur Asabri Hari Setiono, dan mantan Kepala Divisi Investasi Asabri Ilham W Siregar.

Serta dua tersangka dalam kasus ini, sama dengan terdakwa dalam megakorupsi pada Asuransi Jiwasraya, yakni Direktur Utama PT Hanson Internasional Tbk, Benny Tjokrosaputro dan Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk, Heru Hidayat.

Baca Juga:  Kejagung Bentuk Tim Khusus Buru Aset Asabri di Luar Negeri

Akibat perbuatan para tersangka, PT Asabri diduga mengalami kerugian negara hingga Rp 23.739.936.916.742,58. Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP

Serta melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini