Jokowi Tak Balas Surat AHY, PDIP: Sangat Tepat!

Riezky Maulana, iNews · Minggu 07 Februari 2021 06:01 WIB
https: img.okezone.com content 2021 02 07 337 2357855 jokowi-tak-balas-surat-ahy-pdip-sangat-tepat-y7Q5570Gl6.jpg Presiden Joko Widodo (Foto: Setpres)

JAKARTA - Istana menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan membalas surat Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dugaan keterlibatan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko dalam upaya kudeta AHY pun tidak direspons Jokowi.

Menanggapi itu, Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Andreas Hugo Pereira menyebut bahwa langkah yang dipilih Presiden untuk tidak membalas surat tersebut sangatlah tepat.

"Jawaban presiden melalui Mensesneg atas pertanyaan Ketum PD AHY atas pertanyaan keterlibatan Moeldoko dalam kasus upaya meng-KLB kan Partai Demokrat, adalah sangat tepat," kata Andreas kepada wartawan, Sabtu (6/2/2021).

 Baca Juga: Surati Jokowi, TP3 Minta Bertemu Bahas Tewasnya 6 Laskar FPI

Dia menuturkan, melalui pernyataan Mensesneg Pratikno, hal tersebut sudah terjawab, karena perihal Kongres Luar Biasa (KLB) merupakan urusan internal partai. Sehingga, sambung Andreas, upaya Partai Demokrat untuk menarik opini bahwa pemerintah Jokowi melakukan praktik politik intervensi gaya orde baru gagal.

"Dengan jawaban tersebut gagalah upaya PD untuk menarik-narik seolah-olah pemerintahan Jokowi mempraktikan politik intervensi pemerintah pada Parpol sebagaimana upaya "framing opini" Jokowi mempraktikan politik interveni Orde Baru pada kasus PD yang dikembangkan oleh Andi Mallarangeng," ucapnya.

Lebih jauh dia menjabarkan, dari kasus ini, setidaknya ada beberapa pelajaran yang dapat diambil. Pertama kata dia urusan internal partai semestinya jangan di bawa ke ruang publik karena dinilai tak bermanfaat.

"Tidak ada manfaatnya, justru hanya mencerminkan kerapuhan kepemimpinan internal parpol," tuturnya.

Baca Juga:  Kudeta AHY, Demokrat Sulsel: Moeldoko Tak Sendiri, Ada Senior Kami Tergoda

Pelajaran kedua, kata dia, melakukan framing opini yang diluar konteks, sudah tidak laku lagi menjadi jualan politik. Menurutnya, masyarakat dan media semakin kritis, sehingga menempatkan framing opini seperti mensejajarkan pemerintayan Jokowi rengan rezim Orde Baru, terasa tidak masuk akal.

"Masyarakat tentu berharap parpol lebih profesional lagi sehingga siapapun atau apapun parpolnya ke depan pandai-pandailah mengelola rumah tangga masing-masing, sehingga enerji bangsa bisa lebih terkonsentrasi menyelesaikan persoalan bangsa yang lebih besar," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Surat dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai tidak perlu dijawab. Surat tersebut mengenai adanya pejabat tinggi pemerintah yang berupaya mengkudeta kepemimpinan Demokrat.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan, persoalan yang disampaikan oleh AHY merupakan persoalan internal Demokrat. Partai yang didirikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu memiliki mekanisme internal untuk menyelesaikan pesoalan partai.

"Kami sudah menerima surat itu dan kami rasa tidak perlu menjawab karena perihal dinamika internal partai," ujar Pratikno di Jakarta, Kamis 4 Februari 2021.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini