Jika Bupati Sabu Raijua Terpilih Masih Berstatus WNA, Pengamat: Negara Jadi Korban Penipuan

Riezky Maulana, iNews · Sabtu 06 Februari 2021 06:45 WIB
https: img.okezone.com content 2021 02 06 337 2357432 jika-bupati-sabu-raijua-terpilih-masih-berstatus-wna-pengamat-negara-jadi-korban-penipuan-RGE5gkNxGd.jpg Bupati Sabu Raijua Orient P Riwu (Foto: Ist)

JAKARTA - Nama Bupati terpilih Sabu Raijua Nusa Tenggara Timur (NTT) Orient P Riwu Kore mendadak ramai menjadi perbincangan publik. Bagaimana tidak, saat mengikuti kontestasi politik Pilkada Serentak 2020 beberapa waktu lalu, ternyata dia berstatus sebagai warga negara Amerika Serikat.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menyayangkan terjadinya peristiwa tersebut dan menyebutkan masalah ini hal yang amat serius. Menurutnya, ada dua kesalahan mendasar yang dilkukan oleh pemerintah.

Baca Juga:  Terkait Bupati Sabu Raijua, Penyelenggara Pemilu Diminta Cermat Lakukan Verifikasi

Pertama, Dedi menjelaskan, pemerintah dinilai tidak profesional dalam melakukan seleksi administrasi, dan bahkan hingga proses Pilkada berakhir. Kedua, pengarsipan kependudukan buruk.

"Hal ini menandai buruknya tata kelola KPU dan lembaga-lembaga terlibat, semisal BPS hingga Kemenlu. Kedua, buruknya pengarsipan kependudukan," katanya ketika dihubungi, Sabtu (6/2/2021).

Dua hal dasar di atas, kata Dedi, semestinya tidak terjadi di usia kemerdekaan Indonesia yang telah mencapai 75 Tahun. Dia turut menyinggung janji kampanye Pilpres pertama Presiden Joko Widodo yang mengatakan akan membawa perubahan tata kelola pemerintah berbasis teknologi.

"Kejadian ini bukti kecil jika kampanye itu masih kosong implementasi," tuturnya.

Tanggung jawab paling ideal oleh seluruh pihak, kata Dedi, yaitu menangguhkan kemenangan Orient. Menurutnya, jika terbukti memiliki status warga negara asing, maka hukum harus benar-benar harus ditegakkan.

"Karena tentu ini bukan saja soal kelalaian panitia pemilihan, tetapi juga pembohongan dan penipuan, dan tentu negara dalam hal ini sebagai korban penipuan. Sementara secara etis, seluruh panitia yang terlibat layak untuk diberhentikan," ucapnya.

Dia menjelaskan, lambatnya koordinasi antar sesama lembaga dinilai masih menjadi titik kelemahan. Oleh karennya, dapat menghambat banyak keputusan yang semestinya krusial dan memerlukan waktu singkat.

"Pemerintah perlu segera memastikan status kasus ini karena bagaimanapun Pilkada telah usai, jangan sampai berlarut," ungkapnya.

Baca Juga:  Kasus Bupati Sabu Raijua, Komisi II DPR Akan Panggil Mendagri Secepatnya

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sabu Raijua mengklaim telah memperoleh kepastian status kewarganegaraan Orient P Riwu Kore.

”Pihak Kedubes AS di Jakarta sudah memberikan konfirmasi dan mengiyakan bahwa yang bersangkutan masih berkewarganegaraan AS," kata Ketua Bawaslu Sabu Raijua Yugi Tagi Huma saat dihubungi dari Kupang, Selasa 2 Februari 2021.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini