PKB Ingin Revisi UU Pemilu tapi Pilkada Serentak Tetap 2024

Kiswondari, Sindonews · Jum'at 05 Februari 2021 13:21 WIB
https: img.okezone.com content 2021 02 05 337 2357009 pkb-ingin-revisi-uu-pemilu-tapi-pilkada-serentak-tetap-2024-X67rGZJu6p.jpg Ilustrasi (Foto:Dok Okezone)

JAKARTA – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menginginkan agar dilakukan evaluasi terhadap Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) dengan berkaca pada penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019. Namun untuk Pilkada Serentak, PKB tetap ingin didasarkan pada UU Nomor 10/2016 tentang Pilkada.

“Evaluasi Pemilu 2019, ditemukan kekurangan-kekurangan yang terkait regulasi. Contoh, lemah dan tidak efektifnya penegakan hukum atas praktek money politik dan pasal yang mengatur penghitungan suara di TPS (tempat pemungutan suara) tidak disesuaikan dengan beratnya beban pekerjaan. Akibatnya, ratusan penyelenggara meninggal dunia,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi PKB Luqman Hakim saat dihubungi, Jumat (5/2/2021).

Baca Juga: Gaduh Revisi UU Pemilu, Ini Penjelasan Kemendagri

Oleh karena itu, sambung Luqman, Fraksi PKB berpandangan bahwa revisi UU Pemilu mutlak untuk dilakukan guna memperbaiki pelaksanaan pemilu legislatif (pileg) dan pemilu presiden (pilpres) di masa mendatang.

“Menurut PKB, Revisi UU Pemilu mutlak diperlukan, agar Pemilu 2024 praktek money politic dapat ditekan dan korban jiwa penyelenggara dapat dihindarkan,” ujarnya.

Baca Juga: PAN Tolak Rencana Revisi UU Pemilu, Ini Alasannya

 Namun, Luqman melanjutkan, terhadap Pilkada, posisi PKB konsisten dengan alur yang diamanatkan UU Nomor 10 Tahun 2016, yakni Pilkada Serentak Nasional pada bulan November 2024. Menurut PKB, UU Pilkada ini adalah yang terbaik untuk dilaksanakan, UU ini juga sudah berjalan dan menjadi payung hukum Pilkada serentak 2017, 2018 dan 2020. Dan Pilkada serentak nasional 2024 diatur Pasal 201 UU 10/2016.

 “Maka, biarkan undang-undang ini dipraktekkan terlebih dahulu. Kalau tidak dipraktekkan, kita tidak akan punya pengalaman empiris untuk mengevaluasi undang-undang ini,” pungkas Luqman.

(saz)

1
1

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini