Respons Dingin Istana Terkait Isu Kudeta Partai Demokrat

Fahreza Rizky, Okezone · Jum'at 05 Februari 2021 09:33 WIB
https: img.okezone.com content 2021 02 05 337 2356876 respons-dingin-istana-terkait-isu-kudeta-partai-demokrat-eLBxA18NSP.jpg Ilustrasi Istana Merdeka (Foto: presidenri.go.id)

JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut ada pejabat pemerintahan yang terlibat dalam upaya pengambilalihan paksa atau kudeta kursi yang didudukinya. Tak tanggung-tanggung, AHY menyebut orang itu berada di lingkaran dekat Presiden Jokowi.

AHY juga sudah mengirimkan surat resmi kepada Presiden Jokowi untuk mengklarifikasi hal ini. Selain pihak eksternal, ada pula pihak internal yang terlibat dalam gerakan ini. Mereka terdiri atas kader Demokrat aktif, kader tidak aktif, kader yang sudah diberhentikan, dan kader yang keluar dari Demokrat.

Sementara itu, politikus Demokrat, Andi Arief melalui akun Twitternya mengungkap bahwa pejabat didekat lingkaran Jokowi yang diduga terlibat pengambilalihan paksa kursi pimpinan partai berlogo Mercy itu adalah Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko.

"Banyak yang bertanya siapa orang dekat Pak Jokowi yang mau mengambil alih kepemimpinan AHY di demokrat, jawaban saya KSP Moeldoko. Kenapa AHY berkirim surat ke Pak Jokowi, karena saat mempersiapkan pengambilalihan menyatakan dapat restu Pak Jokowi," cuit @Andiarief__ sebagaimana dikutip MNC Portal beberapa waktu lalu.

Moeldoko sendiri sudah membantah isu ini. Ia menegaskan tidak ada rencana kudeta kursi pemimpin Demokrat. Mantan Panglima TNI itu juga menegaskan bahwa hal tersebut adalah urusan dirinya dan jangan dikaitkan dengan Istana atau Presiden Jokowi.

"Jangan sedikit-sedikit Istana. Jangan ganggu Pak Jokowi dalam isu ini. Beliau tidak tahu sama sekali tentang isu ini, itu urusan saya, itu murni Moeldoko," tutur Moeldoko saat menggelar konferensi pers secara daring, beberapa waktu lalu.

Moeldoko menjelaskan, dirinya sebagai Kepala Staf Kepresidenan sekaligus mantan Jenderal Panglima TNI selalu terbuka dan tidak memberi batasan kepada siapa pun. Termasuk individu maupun sekolompok organisasi yang ingin bertemu dan membicarakan berbagai hal.

Namun Moeldoko heran pertemuannya dengan beberapa perwakilan Partai Demokrat justru dinilai berbeda. "Tidak ada rencana kudeta. Kudeta itu kan dari dalam bukan dari luar. Isu ini juga muncul karena ada foto yang tersebar," jelas dia.

Baca Juga : Jika Terbukti Ada yang Bermanuver Kudeta Demokrat, Presiden Tak Perlu Sungkan Berhentikan

Baca Juga : Demokrat : Kalau Presiden Tak Merasa Perlu Balas Surat AHY, Tidak Apa-Apa

Istana memberi respons 'dingin' isu dugaan ambilalih paksa atau kudeta kursi pimpinan Demokrat. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno merasa tidak perlu menjawab surat permohonan klarifikasi dari Ketum Demokrat AHY. Pasalnya, itu merupakan permasalahan internal partai.

"Kami rasa kami tidak perlu menjawab surat tersebut karena itu perihal dinamika internal partai, itu adalah perihal rumah tanggal internal Partai Demokrat yang semuanya sudah diatur di dalam AD/ART," ungkap Pratikno.

Merespons keengganan Istana menjawab surat AHY, Partai Demokrat mengaku menghargai keputusan tersebut. Namun demikian, yang terpenting Demokrat telah menyampaikan hal ini kepada Kepala Negara.

"Menarik. Rupanya Mensesneg menganggap pak Moeldoko itu anggota Partai Demokrat. Kami sejak awal berharap Presiden berkenan membuat terang ketidakterlibatannya dalam gerakan politik yang dilakukan anak buahnya kepada publik," kata Wasekjen Demokrat, Renanda Bachtar kepada MNC Portal Indonesia.

"Namun, kita tetap menghargai keputusan Presiden yang tak ingin menjawab surat Ketum AHY. Yang terpenting kami sudah sampaikan kepada beliau hal yang menurut kami sangat perlu diketahui Presiden karena menyangkut bawahan yang menyebut-nyebut namanya dan beberapa pejabat negara dalam urusan ini," tambah Renan.

Demokrat, kata Renan, akan melakukan pembahasan internal pasca surat AHY tidak mendapat respons dari Presiden Jokowi. Dari pembahasan itu, akan diketahui langkah lanjutan apa yang akan ditempuh Demokrat.

"Akan kami bahas dulu di internal kami. Tentu, tanpa melibatkan pak Moeldoko yang dianggap Mensesneg sebagai "internal Partai Demokrat" tadi," jelas Renan seraya tertawa.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini