JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan, pihaknya sudah menerima surat dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), perihal isu pengambilalihan paksa atau kudeta partai, yang diduga melibatkan pejabat.
Pratikno mengatakan, Istana tidak perlu menjawab surat dari AHY. Pasalnya itu merupakan masalah internal partai yang semuanya sudah diatur dalam AD/ART Demokrat.
"Kami sudah menerima surat itu, dan kami rasa kami tidak perlu menjawab surat tersebut karena itu perihal dinamika internal partai, itu adalah perihal rumah tangga internal Partai Demokrat yang semuanya sudah diatur di dalam AD/ART," kata Pratikno, Kamis (4/2/2021).
Pratikno menuturkan, surat tersebut diantarkan langsung oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya.
Baca juga: Demokrat Nilai 2 Kali Konpers Moeldoko Terlihat Nervous
"Kami sudah menerima surat dari Pak AHY yang ditujukan oleh Bapak Presiden, diantar langsung oleh Pak Sekjen Partai Demokrat," imbuhnya.
Sebagaimana diketahui, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut ada pejabat pemerintahan yang terlibat dalam upaya pengambilalihan paksa kursi yang didudukinya. Tak tanggung-tanggung, AHY menyebut orang itu berada di lingkaran dekat Presiden Jokowi.
Baca juga: Gayanya Disebut Mirip Capres, Moeldoko Mengaku Enggak Pernah Enggak Pede
AHY juga sudah mengirimkan surat resmi kepada Presiden Jokowi untuk mengklarifikasi hal ini. Selain pihak eksternal, ada pula pihak internal yang terlibat dalam gerakan ini. Mereka terdiri atas kader Demokrat aktif, kader tidak aktif, kader yang sudah diberhentikan, dan kader yang keluar dari Demokrat.
Baca Juga: Dukung Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kabupaten Morowali Hibahkan Tanah ke KKP
