Menanti Janji Kapolri Jenderal Listyo Sigit Hapus Tilang di Jalan

Fahmi Firdaus , Okezone · Rabu 03 Februari 2021 11:56 WIB
https: img.okezone.com content 2021 02 03 337 2355667 menanti-janji-kapolri-jenderal-listyo-sigit-hapus-tilang-di-jalan-0AvIEt2w71.jpg Foto: Okezone

JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyoroti cara anggotanya menangani pelanggaran lalu lintas (lalin). Mantan Kabareskrim ini akan menghapus tilang di jalan dan mengedepankan mekanisme penegakan hukum berbasis elektronik atau elektronik tilang (ETLE) yang akan diterapkan bertahap.

(Baca juga: Kemendagri Koordinasi dengan Kemenkumham Status Kewarnegaraan Bupati Terpilih NTT)

Dalam uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR, beberapa waktu lalu, Listyo menjelaskan, ETLE ini bertujuan untuk mengurangi interaksi dalam proses penilangan, guna menghindari terjadinya penyimpangan saat anggota melaksanakan proeses tersebut.

(Baca juga: Bertemu Ketua MA, Kapolri Bahas Rencana Penerapan Tilang Elektronik )

Listyo kembali menegaskan, bahwa saat polisi lalu lintas (polantas) turun ke lapangan, mereka hanya mengatur lalin yang macet dan tidak perlu lakukan tilang.

Oleh karena itu, setelah dia resmi dilantik sebagai orang nomor satu di Korps Bhayangkara, dia pun akan menepati janjinya untuk menghapus tilang. Pada Selasa (2/2) kemarin Listyo Sigit bertemu jajaran petinggi Mahkamah Agung (MA) di Jakarta.

(Baca juga: Seorang Warga Tewas saat Isolasi Mandiri di Perumahan Elite Citra Garden)

"Banyak hal yang kami bicarakan dan diskusikan, antara lain beberapa program yang akan Polri laksanakan ke depan terkait dengan masalah tilang elektronik,"ujarnya.

Mantan Kapolda Banten ini menyebut penerapan tilang elektronik seringkali tidak efektif karena tidak didukung oleh proses persidangan yang masih bersifat tatap muka.

Oleh karena itu, dengan adanya tilang elektronik diharapkan semua pelanggaran dapat diselesaikan tanpa sidang seperti biasanya yang melibatkan petugas.

Sigit menambahkan, sidang akan diganti dengan aturan sistem elektronik yang langsung memutus jenis pelanggaran. Hal itu pun tengah dibahas dengan Mahkamah Agung (MA).

"Tilang elektronik akan mengubah pola, yang biasanya dilaksanakan menggunakan sidang kemudian saat ini berubah menjadi langsung diputuskan di dalam sistem elektronik tersebut. Sehingga perlu ada penyesuaian," ungkapnya.

Kendati demikian, proses tersebut membutuhkan waktu dan penyesuaian sehingga tidak membuat masyarakat menjadi bingung.

"Tentunya ini merubah pola yang biasanya dilaksanakan dengan menggunakan sidang dan kemudian berubah menjadi langsung diputuskan di dalam sistem elektronik. Kemudian pelayanan terpadu berkaitan dengan masalah pelayanan publik di bidang informasi, terkait masalah proses hukum," tandasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini