Share

KPK Wanti-wanti Soal Pengadaan Alkes Pendukung Vaksinasi, Ini Rekomendasinya

Arie Dwi Satrio, Okezone · Rabu 03 Februari 2021 04:55 WIB
https: img.okezone.com content 2021 02 03 337 2355469 kpk-wanti-wanti-soal-pengadaan-alkes-pendukung-vaksinasi-ini-rekomendasinya-AniLP8TMAX.jpg Ilustrasi (Dokumentasi Okezone)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal tetap mengawal program vaksinasi Covid-19 agar terhindar dari praktik korupsi ataupun kerugian keuangan negara. Saat ini, KPK sudah mulai fokus terkait pengadaan alat kesehatan (alkes) pendukung vaksinasi Covid-19.

Plt Juru Bicara KPK bidang pencegahan, Ipi Maryati Kuding mewanti-wanti agar pengadaan alkes pendukung vaksinasi Covid-19 mengikuti prosedur yang sudah ditentukan yakni, merujuk Perpres Nomor 16 Tahun 2018. Ipi meminta tidak ada alasan untuk tidak mengikuti aturan tersebut dalam pengadaan alkes pendukung vaksinasi.

"Karenanya, KPK merekomendasikan sebaiknya mengikuti ketentuan yang ada dalam Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu dilakukan dengan metode pengadaan yang umum berlaku seperti e-purchasing atau e-procurement," beber Ipi melalui pesan singkatnya, Selasa (2/2/2021).

"Hal ini untuk mendorong pengadaan yang transparan dan akuntabel serta menghindari potensi benturan kepentingan dan persekongkolan yang dapat terjadi jika menggunakan mekanisme penunjukkan langsung," imbuhnya.

Baca Juga: KPK Setor Rp1 Miliar Denda Kasus Korupsi Garuda Indonesia ke Kas Negara

Lebih lanjut, kata Ipi, untuk mengawal jalan proses vaksinasi Covid-19 yang bebas dari korupsi, KPK telah menggandeng sejumlah kementerian dan lembaga terkait seperti BPKP, LKPP dan instansi lainnya.

Para stakeholders tersebut, ucap Ipi, akan terus mengawal dan memberikan masukan terkait kebijakan dan langkah-langkah pemerintah dalam pengadaan dan pendistribusian vaksin, termasuk alat kesehatan pendukung vaksinasi.

"Komitmen tersebut sebagai bentuk upaya pencegahan dalam proses pengadaan vaksin yang dilakukan dalam situasi pandemi. Kondisi tidak normal ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk memastikan bahwa setiap prosesnya dilakukan secara transparan dan akuntabel," sambungnya.

(kha)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini