Refocusing Anggaran, Menteri LHK: Presiden Berpesan Harus Hati-Hati

Fakhrizal Fakhri , Okezone · Selasa 02 Februari 2021 19:45 WIB
https: img.okezone.com content 2021 02 02 337 2355352 refocusing-anggaran-menteri-lhk-presiden-berpesan-harus-hati-hati-t45gBSnnq2.jpg Menteri LHK Siti Nurbaya (Foto: Okezone)

JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya memastikan bahwa refocusing anggaran di kementeriannya tidak akan menganggu kegiatan berbasis masyarakat. Sehingga, kegiatan tersebut tetap berjalan.

"Refocusing tidak mengganggu rencana-rencana dan agenda kegiatan yang berbasis masyarakat," kata Siti dalam keterangannya usai menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IV DPR RI di Gedung DPR RI, Selasa (2/2/2021).

Siti juga menyampaikan realisasi kegiatan tahun 2020, refocusing dan realokasi APBN tahun anggaran 2021, strategi pelaksanaan kegiatan tahun 2021, serta isu isu aktual lainnya. Untuk anggaran belanja KLHK Tahun Anggaran (TA) 2020 sebesar Rp7,69 T, berhasil terealisasi sebesar Rp7,23 T, atau 93,97%.

Baca Juga: Wapres Ma'ruf Amin Pimpin Rapat Penutupan 8 Ribu Lahan Tambang Ilegal

Sedangkan itu, untuk anggaran belanja TA 2021, KLHK mendapat refocusing atau penghematan anggaran sebesar Rp519 M, dari anggaran semula Rp7,9 T. Sehingga anggaran belanja KLHK setelah refocusing sebesar Rp7,4 T. 

Dia menerangkan, Presiden Jokowi telah memberikan arahan agar setiap kementerian dan lembaga negara melakukan reformasi anggaran untuk menggerakkan ekonomi nasional dan daerah.

"APBN harus dikelola dengan cermat, efektif, tepat sasaran, dan dibelanjakan untuk kepentingan rakyat secara langsung," ujar dia.

Kepala Negara juga meminta agar refocusing anggaran KLH perlu adanya fleksibilitas anggaran untuk menghadapi ketidakpastian dan harus mampu memecahkan masalah rakyat. Khusus dalam anggaran yang ditujukan untuk membantu masyarakat tersebut, harus dilakukan dengan hati-hati, transparan, dan akuntabel, serta pengawasan secara ketat.

"Jadi fokus dengan belanja barang dan jasa. Bapak Presiden berpesan harus hati-hati. Kembangkan sebanyak-banyaknya lapangan kerja, manfaatkan dan dorong produk lokal, serta secara evolutif menjaga reformasi anggaran," tutur Menteri Siti.

Baca Juga:  Antisipasi Karhutla, Pemerintah Bakal Intensifkan Rekayasa Cuaca

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Budisatrio Djiwandono, Komisi IV DPR RI menyesalkan pemotongan anggaran belanja KLHK TA 2021. Untuk itu, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Keuangan untuk mengevaluasi rencana penghematan sebesar Rp519 M.

Meski begitu, Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan Menteri LHK mengenai usulan penghematan belanja KLHK TA 2021 dalam rangka mengamankan pelaksanaan pengadaan vaksin dan program vaksinasi nasional, penanganan pandemi Covid-19, dukungan anggaran perlindungan sosial kepada masyarakat, serta percepatan pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp519 M dari pagu semula Rp7,9 T menjadi Rp7,4 T.

DPR RI juga mendorong pemerintah untuk melaksanakan pengembangan pemanfaatan sampah menjadi energi Refused-Derived Fuel (RDF) dalam rangka menyelesaikan permasalahan pengelolaan sampah di Indonesia. Kemudian, KLHK diminta untuk melakukan kajian lebih lanjut mengenai kelayakan usaha pengembangan RDF sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pemanfaatan sampah perkotaan sebagai energi.

DPR juga mendorong KLHK melakukan penegakan hukum atas kasus penggunaan kawasan hutan non prosedural, khususnya untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit dan pertambangan.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini