JAKARTA – Partai Demokrat menduga ada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat dari lingkaran kekuasaan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dan ingin menjadikan Partai Demokrat sebagai kendaraan politik Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.
(Baca juga: AHY Sebut Ada Menteri Jokowi Ingin Rebut Demokrat)
Ketua Umum (Ketum) DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengatakan, awalnya beberapa pengurus tidak percaya atas upaya tersebut dan berharap bahwa hal ini tidak benar, AHY tidak akan tinggal diam akan mempertahankan kedaulatan Partai Demokrat.
“Awalnya, kami tidak begitu saja percaya ketika para pelapor menyebut nama tokoh, yang berencana untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat itu, mengingat posisi yang sedang ia emban saat ini dan faktor latar belakangnya,” kata AHY di Taman Politik Wisma Proklamasi DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin (1/2/2021).
(Baca juga: Beristrikan Dokter, Bule Mualaf Asal Argentina Ini Berjualan Kebab di Pinggir Jalan)
“Tetapi, lebih dari 8 saksi mengatakan telah bertemu langsung dengan pejabat pemerintahan itu dan mendengar secara langsung pula rencana-rencana seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya,”sambungnya.
Namun, AHY menegaskan, dengan adanya gerakan untuk pengambilalihan secara paksa kepemimpinan Partai Demokrat tersebut, pihaknya tentu akan mempertahankan kedaulatan dan kehormatan partainya. Karena, ia yakin bahwa tidak ada satu pun pemimpin partai politik yang rela diambil alih kekuasaannya secara inkonstitusional, oleh pihak manapun.
“Dalam upaya mempertahankan apa yang kami miliki tersebut, akan kami tempuh dengan mengindahkan konstitusi dan undang-undang, pranata hukum serta ikhtiar politik, yang bertumpu pada nilai-nilai keadilan, moral dan etika,” ujarnya.
Kemudian, sambung lulusan Harvard University itu, Demokrat akan bersikap tegas. Namun, Partai Demokrat akan tetap konsisten menggunakan cara-cara yang damai dan berkeadaban, bukan kekerasan dan kegaduhan sosial, yang mungkin saja akan mengganggu situasi nasional, yang tengah menghadapi tantangan pandemi Covid-19 dan krisis ekonomi dewasa ini.
Selain itu, putra sulung Presiden RI kee-6 itu menambahkan, secara internal, Dewan Kehormatan dan Mahkamah Partai di DPP Partai Demokrat juga tengah bekerja melalui mekanisme dan proses yang diatur oleh konstitusi partai atau AD/ART, untuk menindaklanjuti laporan atas gerakan ini, sehingga segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan.
