Tolak Revisi UU Pemilu, Pemerintah Dinilai Tak Konsisten

Abdul Rochim, Koran SI · Senin 01 Februari 2021 11:58 WIB
https: img.okezone.com content 2021 02 01 337 2354318 tolak-revisi-uu-pemilu-pemerintah-dinilai-tak-konsisten-31RY2Wmo15.jpg Analis Politik, Pangi Syarwi Chaniago (foto: Dok Okezone)

JAKARTA – Di tengah kencangnya suara desakan publik untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pemerintah justru menolak melakukan revisi UU Pemilu, meski sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar mengatakan, UU Pemilu belum perlu direvisi. Sebab, UU itu masih mengatur rangkaian pemilu di Indonesia hingga 2024.

Menanggapi hal itu, Analis politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, argumentasi dan sikap pemerintah yang menolak revisi di luar nalar logika berfikir, dan terlihat sangat tidak konsisten dengan argumen yang justru keluar dari pemerintah sendiri terutama saat publik meminta pilkada serentak 2020 ditunda.

Baca juga:  Gaduh Revisi UU Pemilu, Ini Penjelasan Kemendagri

Saat itu, Pemerintah bersikukuh tetap melaksanakan pilkada serentak 2020 dengan berbagai argument dan alasan di antaranya untuk menjaga hak konstitusi rakyat untuk dipilih dan memilih. Kemudian, alasan kuat pemerintah tidak mau ada pelaksana tugas (plt) yang menjabat secara bersamaan di 270 wilayah, plt tidak boleh mengambil kebijakan strategis karena situasi pandemi yang mengharuskan pejabat daerah mengambil kebijakan strategis, kemudian alasan pilkada bisa kerek ekonomi, menjadi stimulus ekonomi, pilkada menggerakkan ekonomi karena perputaran duitnya besar dan berbagai macam argumen lainnya.

”Menurut saya pemerintah sedang dijangkiti penyakit amnesia, mengapa dengan begitu cepat melupakan argumentasi yang pernah mereka gunakan untuk tetap ngotot melaksanakan pilkada tahun lalu?” tegas Pangi dalam keterangannya, Senin (1/2/2021).

Baca juga:  Puluhan Juta Suara Pemilih Hangus Bila RUU Pemilu Nekat Diketok DPR

Pangi pun mempertanyakan argumen yang sama, mengapa tidak dipakai kembali untuk tetap konsisten melakukan normalisasi trayek pilkada serentak 2022 dan 2023?

”Bagaimana mungkin secara akal sehat, common sense pemerintah mendukung dan memberikan sinyal pilkada serentak hanya di tahun 2024, tidak ada penyelenggaraan pilkada serentak di tahun 2022-2023. Itu artinya, akan ada lebih kurang 272 kepala daerah plt? Ini yang merusak kualitas demokrasi, disharmoni, disorder,” katanya.S

Menurutnya, prasyarat negara demokratis yakni terjadi pertukaran elite berkuasa (kepala daerah) secara reguler.

”Saya mencermati justru banyak kepala daerah yang dizalimi, karena masa jabatannya berkurang hanya demi ambisi pilkada serentak, yang kita tidak tahu apa manfaatnya dan keuntungannya sampai hari ini. Korelasi linear efficiency cost pun kita belum temukan. Ini yang saya maksud, cacat bawaan demokrasi karena pemerintah yang tidak konsisten sikapnya," tukasnya.

(wal)

1
1

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini