Pengamat Nilai PDIP Akan Diuntungkan Jika Pilkada Serentak Digelar 2024

Riezky Maulana, iNews · Senin 01 Februari 2021 05:54 WIB
https: img.okezone.com content 2021 02 01 337 2354138 pengamat-nilai-pdip-akan-diuntungkan-jika-pilkada-serentak-digelar-2024-zNuTe7NWfc.jpg Ilustrasi (Dok Okezone)

JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin mengungkapkan, Pilkada Serentak yang digelar pada 2024 akan menimbulkan gaduh yang amat luar biasa, jika jadi digelar . Hal itu dikarenakan pada 2024 akan ada kontestasi politik lain seperti Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg).

Akibat hal itu, kata Ujang, PDI-Perjuangan menjadi partai yang diunggulkan atas usulan tersebut. Menurutnya, ada banyak kepala daerah yang habis massa jabatannya di 2022 dan 2023, dan itu akan dipegang penjabat gubernur, bupati, atau wali kota yang diangkat Pemprov dan Mendagri.

"Secara politik akan menguntungkan PDIP karena akan banyak Plt gubenur, bupati atau wali kota. Walaupun pejabat yang ditunjuk dari ASN eselon 1 dari Kemendagri dan Pemprov, tetapi mereka tetap akan berkiblat pada partai penguasa," ucapnya saat dihubungi, Senin (2/2/2021).

Lebih lanjut dia memaparkan, keuntungan lain yang diambil PDI-P adalah dapat menjegal Anies yang digadang-gadang ikut dalam lagi Pilkada 2022.

"Jika Pilkada di 2024, Anies sudah lemah karena tak lagi menjadi gubernur, maka bisa dikalahkan oleh jagoan dari PDIP atau partai lainnya," tuturnya.

Secara umum, seluruh partai politik tengah melakukan kalkulasi politiknya. Menurutnya, para partai yang mendukung Pilkada di 2022 dan 2023, maka partai itulah yang akan diuntungkan, begitu pula dengan yang mendukung Pilkada 2024, partai tersebut yang untung.

Baca Juga : Perludem Dukung Pilkada Digelar 2022 dan 2023, Ini Alasannya

"Semua sudah berhitung termasuk dalam hitungan kalkulasi di Pilkada. Makanya Pilkada di 2022 dan 2023 atau di 2024 itu menjadi penting. Karena masing-masing partai ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan," ucapnya.

Secara spesifik, Ujang menjelaskan jika PDI-P berupaya mengajukan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini untuk ikut di Pilkada DKI Jakarta 2022, maka Risma akan kalah dengan Anies Baswedan. Akan tetapi, Risma akan berhasil menduduki kursi orang nomor satu di DKI jika dirinya maju dua tahun kemudian saat Anies sudah tak lagi menjabat.

"Jika Pilkada di 2022, Anies masih incumbent, misalkan PDIP dorong Risma, kemungkinan Risma akan kalah. Namun, jika Pilkadanya di 2024, Anies tak lagi menjabat gubernur lalu Risma maju, Risma yang kemungkinan unggul," ucapnya.

Baca Juga : Draf RUU Pemilu, Mayoritas Parpol Ingin Jadwal Pilkada Dinormalisasi

Sekadar informasi, draf RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 10/2016 tentang Pilkada (RUU Pemilu) tengah bergulir di DPR. RUU ini masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 yang sudah disepakati di Badan Legislasi (Baleg) DPR sebagai RUU usul inisiatif.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini