Gaduh Revisi UU Pemilu, Ini Penjelasan Kemendagri

Fahmi Firdaus , Okezone · Jum'at 29 Januari 2021 16:18 WIB
https: img.okezone.com content 2021 01 29 337 2353079 gaduh-revisi-uu-pemilu-ini-penjelasan-kemendagri-PqYjHH9ihS.jpg foto: ist

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) angkat bicara terkait draf revisi Undang-undang Pemilu dan Pilkada yang menjadi pro kontra di tengah masyarakat. Pasalnya, dalam draf tersebut diatur pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Saat ini, draf RUU Pemilu dan Pilkada telah masuk program legislasi nasional (Prolegnas) DPR 2021.

(Baca juga: Singgung Perasaan Umat Islam: Susi Pudjiastuti: Ayo Unfollow Akun Abu Janda!)

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar mengatakan, UU Pemilu tersebut belum dilaksanakan. Oleh karena itu tidak tepat jika belum dilaksanakan dan sudah direvisi.

“Mestinya, dilaksanakan dulu, kemudian dievaluasi, baru kemudian direvisi jika diperlukan,” ujarnya, Jumat (29/1/2021).

(Baca juga: Sebut Abu Janda Tidak Ngerti Islam, PBNU: Harus Bedakan Antara Agama dengan Orang!)

Sesuai dengan UU yang masih berlaku tersebut, maka jadwal Pilkada berikutnya adalah 2024. Jadi, jika Pilkada dilaksanakan sesuai jadwal, maka jadwalnya adalah 2024.

Bahtiar melanjutkan, saat ini bangsa Indonesia tengah menghadapi krisis akibat pandemi. Oleh karena itu, dia meminta masyakarat untuk tidak gaduh terkait pro kontra revisi UU Pilkada itu.

“Saat ini kita sedang menghadapi pandemi, menghadapi krisis kesehatan dan perekonomian, seharusnya kita fokus untuk menyelesaikan krisis ini,” pungkasnya.

(fmi)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini