Kasus Jilbab SMKN 2, DPR: Anak Didik Diajari Bersikap Intoleran Sejak Dini!

Abdul Rochim, Koran SI · Rabu 27 Januari 2021 13:56 WIB
https: img.okezone.com content 2021 01 27 337 2351709 kasus-jilbab-smkn-2-dpr-anak-didik-diajari-bersikap-intoleran-sejak-dini-3M5UldThjl.jpg ilustrasi: Okezone

JAKARTA – Kasus dugaan pemaksaan jilbab untuk siswi non-muslim di SMKN 2 Padang harus menjadi momentum menjadikan sekolah sebagai zona toleransi. Langkah ini penting mengingat kejadian serupa dengan modus berbeda juga pernah terjadi di wilayah lain.

(Baca juga: Wajibkan Siswi SMKN 2 Berjilbab, Eks Wali Kota Padang: Biar Tidak Digigit Nyamuk!)

"Kasus SMKN 2 Padang hanyalah puncak gunung es terkait praktik intoleran di lembaga pendidikan di Tanah Air. Perlu kiranya seluruh stakeholder pendidikan menjadikan momentum kasus ini untuk menegakkan zona toleransi di sekolah di seluruh Indonesia,” ujar Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda, Rabu (27/1/2021).

Dia mengutip data dari Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), dan menemukan praktik intoleran di sekolah tidak hanya di Padang, Sumatera Barat. Kejadian pelarangan siswa muslim mengenakan jilbab misalnya pernah terjadi di SMAN 1 Maumere 2017 dan di SD Inpres 22 Wosi Manokwari pada 2019. Menurutnya, fakta ini seharusnya menjadi perhatian banyak kalangan mengingat terjadi di wilayah pendidikan.

"Betapa bahayanya praktik ini bagi masa depan Indonesia. Anak-anak didik kita diajari untuk bersikap intoleran sejak dini. Padahal sikap ini bisa menjadi modal mengoyak keragaman di Indonesia saat mereka dewasa,” ujarnya.

Dia juga menilai, munculnya aturan diskriminatif di wilayah sekolah berawal dari penafsiran yang salah atas semangat otonomi daerah. Banyak pemerintah daerah yang membuat aturan sepihak dengan tidak menghormati hak asasi siswa atas nama muatan lokal. Padahal kebebasan dalam mengakomodasi muatan lokal, tidak boleh melanggar hak asasi siswa yang dilindungi oleh konstitusi.

"Sudah saatnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi, dan kabupaten/kota menyisir aturan yang mengandung semangat diskriminasi untuk kemudian melakukan revisi,” ujarnya.

Politikus PKB tersebut menegaskan sudah saatnya semua stakeholder pendidikan bahu membahu untuk menjadikan sekolah sebagai tempat menyemaikan semangat toleransi. Dengan keragaman suku, agama, dan ras, Indonesia yang begitu tinggi maka semangat saling menghormati atas perbedaan harus dimulai sejak dini.

"Sekolah menjadi media yang tepat untuk menumbuhkan semangat toleransi. Janganlah hal itu dirusak oleh sentimen dan kepentingan sesaat yang bisa merusak kebhinekaan di masa depan,” tutup Huda.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini