Pascagempa Sulbar M6,2, Doni Monardo Minta Pendataan Kerusakan Rumah Segera Diselesaikan

Tim Okezone, Okezone · Jum'at 22 Januari 2021 15:25 WIB
https: img.okezone.com content 2021 01 22 337 2349093 pascagempa-sulbar-m6-2-bnpb-minta-pendataan-kerusakan-rumah-segera-diselesaikan-0wKGnoMqI2.jpg Kepala BNPB Doni Monardo (Foto: BNPB)

MAMUJU - Pemerintah Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta proses pendataan kerusakan rumah warga terdampak gempa bumi Sulawesi Barat (Sulbar) Magnitudo 6,2 agar segera diselesaikan.

Kepala BNPB Doni Monardo mengatakan, hal itu harus dilakukan sehingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dapat segera dilakukan, meskipun statusnya masih dalam masa transisi darurat menuju pemulihan.

“Kita upayakan pendataan harus sesegera mungkin selesai, supaya program rehabilitasi dan rekonstruksi itu dapat segera berjalan walaupun statusnya masih dalam status transisi darurat,” jelas Doni melalui keterangan tertulis, Jumat (22/1/2021).

Baca Juga: 3 Kapal TNI AD Angkut Bantuan Kemanusiaan Menuju Kalsel dan Sulbar 

Sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo dalam kunjungannya ke lokasi terdampak gempa bumi Sulbar pada Senin 18 Januari, masyarakat akan diberikan dukungan berupa dana stimulan untuk membangun kembali rumah mereka yang rusak terdampak gempa bumi.

Adapun besaran dana stimulan tersebut adalah Rp50 juta untuk rumah rusak berat, Rp25 juta untuk rumah rusak sedang dan Rp10 juta untuk rusak ringan.

Dalam implementasinya, Doni menjelaskan bahwa dana stimulan diharapkan dapat dikelola oleh masyarakat dengan dukungan oleh TNI dan Polri agar prosesnya dapat lebih cepat sehingga tidak ada masyarakat yang belama-lama di pengungsian.

“Dana stimulan ini diharapkan nantinya bisa dikelola oleh masyarakat dengan dukungan TNI dan Polri,” jelas Doni.

Baca Juga:  Kondisi Mamuju dan Majene Berangsur Pulih, Polisi Bersenjata Lengkap Siaga Penuh

Oleh sebab itu, dia kembali menekankan bahwa BNPB tidak akan membangun hunian sementara (huntara) seperti yang telah dilakukan pada program rehabilitasi dan rekonstruksi Gempa Lombok 2018 silam, melainkan hanya memberikan dukungan bagi masyarakat melalui dana stimulan tersebut.

“Kita menghindari membangun huntara. Kita akan mempercepat proses pembangunan rumah masyarakat yang rusak berat dan rusak sedang,” jelasnya.

Kemudian bagi yang rumah rusak ringan, Pemerintah akan tetap mendukung dengan besaran dana stimulan sesuai dengan yang telah ditentukan serta mendampingi proses perbaikan yang dianggap perlu sehingga rumah dapat segera kembali ditempati.

“Kalau rusak ringan mungkin nanti setelah dinilai bisa ditempati setelah situasi normal kembali mungkin tidak begitu banyak direnovasi. Tetapi bagi mereka yang rumahnya sudah rusak berat dan tentu tidak mungkin ditempati,” pungkasnya.

 

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini