Komnas HAM Akan Monitor Polri Tangani Kasus Tewasnya 6 Laskar FPI

Riezky Maulana, iNews · Jum'at 22 Januari 2021 14:42 WIB
https: img.okezone.com content 2021 01 22 337 2349057 komnas-ham-akan-monitor-polri-tangani-kasus-tewasnya-6-laskar-fpi-c4kGHej4vE.jpg Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung (foto: Dok Okezone)

JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan mengikuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), untuk mengawal hasil rekomendasi mereka terkait peristiwa tewasnya enam laskar Front Pembela Islam (FPI). Bahkan, mereka akan mengawal secara keseluruhan proses dan tahapan yang nantinya dilakukan polisi.

"Komnas HAM akan memonitor setiap tahap dan proses yang dilakukan oleh kepolisian," ucap Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara ketika dikonfirmasi melalui pesan singkat, Jumat (22/1/2021).

Baca juga:  Amien Rais hingga Neno Warisman Bentuk TP3 Kematian Laskar FPI, Kuasa Hukum: Terima Kasih

Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi sempat bertemu dengan seluruh komisioner Komnas HAM di Istana Bogor, Kamis 14 Januari 2021. Saat itu, Jokowi melalui Menko Polhukam Mahfud MD meminta agar rekomendasi ditindaklanjuti.

Baca juga:  Kecewa dengan Komnas HAM, Amien Rais hingga Busyro Muqoddas Kawal Penembakan 6 Laskar FPI 

Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik mengatakan, dalam pertemuan penyerahan hasil investigasi, Jokowi memberikan arahan kepada Kapolri Jenderal Idham Azis untuk menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM.

"(Presiden) akan memberikan arahan yang jelas kepada Kapolri untuk menindaklanjuti rekomendasi dari Komnas HAM, itu yang kami sebut tadi sebagai proses hukum di peradilan pidana nantinya," kata Taufan dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Polhukam, Jakarta Pusat.

 

Sementara itu, Calon tunggal Kapolri yang baru saja disetujui DPR Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo menjawab pertanyaan Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Dimyati Natakusumah yang mempertanyakan sikapnya ihwal kasus penembakan enam anggota FPI oleh polisi pada awal Desember 2020. Pertanyaan itu disampaikan pada sesi pendalaman uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test). Rabu (20/1/2021).

"Adanya extra judicial killing di KM 50 pada Desember 2020. Kami Komisi III yang jadi mitra Polri banyak sekali dimintai penjelasan oleh masyarakat soal isu demikian, kenapa penanganan demo represif, pelanggaran prokes sampai dibuntuti, penegakan prokes sampai membuat 6 nyawa melayang,” ujarnya.

Listyo menjawab, bahwa pihaknya akan mengikuti apa yang direkomendasikan oleh Komnas HAM terkait extra judicial killing di KM 50 tersebut.

“Terkait masalah kejadian extra judicial killing yang direkomendasikan Komnas HAM, kami dalam posisi sikap mematuhi dan menindaklanjuti rekomendasi dari Komnas,” kata Listyo saat menjawab.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini