Dirut PT MIT Hiendra Soenjoto Didakwa Suap Nurhadi dan Menantunya Rp45 Miliar

Raka Dwi Novianto, Sindonews · Jum'at 22 Januari 2021 13:58 WIB
https: img.okezone.com content 2021 01 22 337 2349013 dirut-pt-mit-hiendra-soenjoto-didakwa-suap-nurhadi-dan-menantunya-rp45-miliar-3TO3r15J98.jpg Dirut PT MIT Hiendra Soenjoto didakwa suap Nurhadi dan menantunya Rp45 miliar. (Foto : Sindonews/Raka Dwi Novianto)

JAKARTA - Direktur Utama PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT), Hiendra Soenjoto didakwa telah menyuap nantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi melalui menantu Nurhadi, Rezky Herbiyono. Hiendra didakwa menyuap Nurhadi dan menantunya sebesar Rp45 miliar.

"Memberi atau menjanjikan sesuatu, yaitu memberikan uang sejumlah Rp45.726.955.000 kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu kepada Nurhadi selaku Sekretaris Mahkamah Agung tahun 2012-2016 melalui Rezky Herbiyono," ujar Jaksa penuntut umum pada KPK, di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Jumat (22/1/2021).

Suap itu dimaksudkan agar Nurhadi dan Rezky Herbiyono mengupayakan pengurusan perkara antara PT MIT melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (PT KBN) terkait gugatan perjanjian sewa menyewa depo container milik PT KBN seluas 57.330 m2 dan seluas 26.800 m2 yang terletak di wilayah KBN Marunda kavling C3-4.3 Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing Jakarta Utara.

"gugatan melawan Azhar Umar terkait dengan sengketa kepemilikan saham PT MIT," kata jaksa KPK.

Jaksa KPK menjelaskan, sejak 2014 sampai 2016, terdakwa selaku Direktur Utama PT MIT mempunyai permasalahan hukum dengan PT KBN pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara hingga tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI.

Hal itu terkait gugatan perjanjian sewa-menyewa depo container milik PT KBN seluas 57.330 m2 dan seluas 26.800 m2 yang terletak di wilayah KBN Marunda kavling C3-4.3 Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing Jakarta Utara serta gugatan perdata melawan Azhar Umar terkait dengan sengketa kepemilikan saham PT MIT.

"Selanjutnya terdakwa menghubungi Nurhadi melalui Rezky Herbiyono untuk mengupayakan pengurusan permasalahan hukum tersebut," kata Jaksa KPK.

Baca Juga : Sidang Dakwaan Penyuap Nurhadi Ditunda Gegara Belum Ada Penasihat Hukum

Atas permohonan Hiendra kemudian Nurhadi dalam jabatannya selaku Sekretaris Mahkamah Agung RI yang mempunyai kewenangan di antaranya melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua lingkungan Peradilan, bersama Rezky Herbiyono mengupayakan pengurusan permasalahan hukum tersebut.

Atas ulahnya, Jaksa mendakwa perbuatan Hiendra diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Baca Juga : KPK Telisik Proses Penyewaan Rumah untuk Persembunyian Nurhadi Cs

Hiendra juga diancam pidana dalam Pasal 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini