PPKM Diperpanjang, Instruksi Mendagri Baru Segera Diterbitkan

Dita Angga R, Sindonews · Jum'at 22 Januari 2021 13:48 WIB
https: img.okezone.com content 2021 01 22 337 2349003 ppkm-diperpanjang-instruksi-mendagri-baru-segera-diterbitkan-PEmie5x3Oq.jpg Foto: Illustrasi Okezone.com

JAKARTA - Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Dimana PPKM yang seharusnya akan berakhir pada tanggal 25 Januari mendatang, diperpanjang mulai tanggal 26 Januari hingga 8 Februari 2021.

Sebelumnya Menko Perekonomian Airlangga menyebut bahwa perpanjangan PPKM ini akan diikuti dengan penerbitan Instruksi Mendagri baru.

Baca juga:  PPKM Kembali Diperpanjang, Berikut Sejumlah Aturannya 

Dikonfirmasi terkait hal ini, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Syafrizal mengatakan, bahwa instruksi akan segera diterbitkan sebelum perpanjangan PPKM dilaksanakan.

“Selambatnya (diterbitkan) satu hari sebelum instruksi sebelumnya berakhir,” kata Syafrizal saat dihubungi, Jumat (22/1/2021).

Baca juga: PPKM Diperpanjang, DPR Minta Pemda Perketat Kegiatan Masyarakat

Dia mengatakan, bahwa dalam masa perpanjangan PPKM yang dibutuhkan adalah partisipasi masyarakat. Dengan begitu kasus Covid-19 dapat lebih ditekan.

“Yang dibutuhkan adalah partisipasi masyarakat. Karena tanpa partisipasi masyarakat maka sulit sekali hasil signifikan. Semua ini tidak bisa hanya pekerjaan pemerintah dan pemda semata. Semua harus mendukung dan partisipasi,” ungkapnya.

Ditanyakan apakah perpanjangan PPKM akan dapat menekan angka kasus, Syafrizal mengatakan harus yakin.

“Harus yakin sebagai sebuah ikhtiar,” tuturnya.

Sebelumnya Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito mengatakan perpanjangan PPKM dilakukan karena dari hasil monitoring pelaksanaan PPKM tanggal 11 Januari hingga saat ini belum menampakan hasil yang maksimal.

“Hasil monitoring ini juga menjadi dasar keputusan perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sampai dua minggu mendatang. Sebagaimana yang secara resmi telah disampaikan oleh Kemendagri, mengingat dampak kebijakan gas dan rem ini belum sepenuhnya memberikan hasil yang maksimal,” ujarnya.

Dia membeberkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan PPKM selama satu minggu ini. Dari 73 kabupaten/kota yang melaksanakan PPKM selama sepekan sebagian besar masih mengalami peningkatan kasus aktif.

“Terlihat bahwa berdasarkan indikator kasus aktif sebanyak 46 kabupaten/kota mengalami peningkatan, 24 kabupaten/kota menurun, 3 kabupaten/kota tidak mengalami perubahan,” ungkapnya.

Sementara itu dilihat dari angka kematian sebanyak 44 kabupaten/kota mengalami peningkatan dan 29 kabupaten/kota mengalami penurunan. Lalu untuk indikator angka kesembuhan sebanyak 37 kabupaten/kota mengalami penurunan dan 36 kabupaten/kota mengalami peningkatan.

“Dan berdasarkan persentase keterisian tempat tidur atau BOR sebanyak 6 dari 7 provinsi atau sebanyak 66,32% kabupaten/kota masih berada di atas parameter nasional,” ujarnya.

Wiku kembali menyampaikan bahwa dampak dari intervensi terhadap kenaikan kasus selalu memakan waktu lebih lama dibanding dengan pemicu penularan.

“Sehingga perlu adanya pelaksanaan kebijakan ini secara sungguh-sungguh untuk menghasilkan perubahan signifikan terhadap kasus covid-19 kepada seluruh indikator yang ada,” pungkasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini