Jumhur Hidayat Tolak Didakwa Sebar Hoaks Terkait Omnibus Law

Ari Sandita Murti, Sindonews · Kamis 21 Januari 2021 14:23 WIB
https: img.okezone.com content 2021 01 21 337 2348395 jumhur-hidayat-tolak-didakwa-sebar-hoaks-terkait-omnibus-law-Ns2UtVWBkn.jpg Jumhur Hidayat (tengah). (Foto: Twitter @jumhurhidayat)

JAKARTA - PN Jakarta Selatan menggelar sidang dugaan kasus penyebaran berita hoaks yang dilakukan Aktivis KAMI, Jumhur Hidayat, Kamis (21/1/2021). Agenda sidang adalah pembacaan dakwaan dari Jaksa. Jumhur didakwa telah menyebarkan berita bohong melalui akun Twitter-nya, @jumhurhidayat.

Dalam persidangan, Jumhur yang hadir secara virtual menolak dakwaan Jaksa. Hal itu diutarakan Jumhur secara langsung saat ditanyai oleh Hakim Ketua, Agus Widodo.

"Terdakwa sudah terima surat dakwaan? Apakah saudara sudah mendengar dakwaannya?," tanya hakim ke Jumhur di persidangan, Kamis (21/1/2021).

Jumhur pun menjawabnya secara singkat-singkat dan menegaskan kalau dia menolak dakwaan Jaksa tersebut. "Belum terima (surat dakwaannya) Yang Mulia. Iyah sudah dengar dan mengerti, tapi saya menolak," kata Jumhur.

Hakim lantas menjelaskan tentang penolakan itu dan mempersilakan pengacara Jumhur, apakah bakal mengajukan keberatan atas dakwaan ataukah tidak. Pengacara Jumhur mengatakan bakal mendiskusikan dahulu dengan kliennya. 

Baca juga: Jumhur Hidayat Didakwa Sebarkan Hoaks Gegara Dua Kalimat Ini

Sidang dengan agenda pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) itu telah selesai digelar di PN Jakarta Selatan. Hakim Ketua, Agus Widodo lantas menyatakan kalau sidang bakal dilanjutkan kembali pada Kamis, 26 Januari 2021 mendatang.

Di persidangan, diketahui ada dua kalimat yang dituliskan Jumhur dan dianggap sebagai berita hoax.

Sebelumnya diberitakan, Jaksa menyebutkan Jumhur menyebarkan berita bohong tentang Omnibus Law UU Ciptaker. Pada 25 Agustus 2020 pukul 13.15 WIB, Jumhur memposting tulisan, ‘Buruh bersatu tolak Omnibus Law yg akan membuat Indonesia menjadi bangsa kuli dan terjajah’.

Lalu, pada 7 Oktober 2020 pukul 08.17 WIB Jumhur juga memposting tulisan, ‘UU ini memang utk INVESTOR PRIMITIF dari RRC dan PENGUSAHA RAKUS. Kalau INVESTOR BERADAB ya seperti di bawah ini. 35 Investor Asing Nyatakan Keresahannya terhadap Pengesahan UU Cipta Kerja’.

Akibat postingan itu, beber Jaksa, muncul protes dari masyarakat melalui demo, salah satunya demo yang terjadi pada 8 Oktober 2020 lalu yang berakhir ricuh. Kalimat itu dianggap bisa dengan mudah menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat dan dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau SARA.

Untuk itulah, jaksa pun mendakwa perbuatan Jumhur Hidayat merupakan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 ayat 1 subsider pasal 14 ayat 2 UURI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana subsider Pasal 15 UURI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UURI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan dari UURI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini