Jumhur Hidayat Didakwa Sebarkan Hoaks Gegara Dua Kalimat Ini

Ari Sandita Murti, Sindonews · Kamis 21 Januari 2021 14:11 WIB
https: img.okezone.com content 2021 01 21 337 2348384 jumhur-hidayat-didakwa-sebarkan-hoaks-gegara-dua-kalimat-ini-o9mJInP0l3.jpg Jumhur Hidayat (Foto: Antara)

JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa aktivis KAMI, Jumhur Hidayat telah menyebarkan berita bohong melalui akun Twitter-nya, @jumhurhidayat dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada Kamis (20/1/2021) ini. Di persidangan, diketahui ada dua kalimat yang dituliskan Jumhur dan dianggap sebagai berita hoaks.

Dalam persidangan, Jaksa menyebutkan, Jumhur menyebarkan berita bohong tentang Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) melalui akun Twitter-nya, @jumhurhidayat yang dibuat pada tahun 2010 silam. Lantas, pada 25 Agustus 2020 lalu, pukul 13.15 WIB Jumhur memposting tulisan, Buruh bersatu tolak Omnibus Law yang akan membuat Indonesia menjadi bangsa kuli dan terjajah.

Baca Juga: Jumhur Hidayat Jalani Sidang Secara Virtual Dengarkan Dakwaan Jaksa 

Lalu, pada 7 Oktober 2020 lalu, pukul 08.17 WIB Jumhur pun memposting tulisan, "UU ini memang utk INVESTOR PRIMITIF dari RRC dan PENGUSAHA RAKUS. Kalau INVESTOR BERADAB ya seperti di bawah ini. 35 Investor Asing Nyatakan Keresahannya terhadap Pengesahan UU Cipta Kerja, Klik untuk baca: http://kmp.im/AGA6M2."

"Terdakwa menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Adapun maksud terdakwa posting kalimat-kalimat tersebut agar orang lain dapat melihat postingan tersebut, tapi Terdakwa tidak mengetahui secara pasti isi dari Undang-Undang Cipta Kerja tersebut," ujar Jaksa, Kamis (20/1/2021).

Adapun isi dari Undang-Undang Ciptaker itu, kata Jaksa, sejatinya tidak hanya membuka peluang usaha bagi investor asing, tapi juga bagi investor dalam negeri. Undang-Undang Ciptaker itu menekankan prinsip keseimbangan untuk terbukanya peluang usaha bagi pengusaha dan perlindungan bagi pekerja ataupun buruh.

"Presiden RI, Joko Widodo juga memberikan klarifikasi terkait UU Ciptaker tersebut dalam pemberitaan. Perbuatan akibat terdakwa menerbitkan keonaran di masyarakat salah satunya muncul berbagai pro kontra mengenai ketidakpercayaan masyarakat kepada Pemerintah dan muncul kontra terhadap UU Ciptaker tersebut," tuturnya.

Baca Juga:  Komnas KIPI Terima 30 Laporan Terkait Efek Vaksin Covid-19

Akibat postingan itu, beber Jaksa, muncul protes dari masyarakat melalui demo, salah satunya demo yang terjadi pada 8 Oktober 2020 lalu yang berakhir ricuh. Kalimat itu dianggap bisa dengan mudah menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat dan dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau SARA.

Maka itu, Jaksa mendakwa perbuatan Jumhur Hidayat merupakan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 Ayat (1) subsider Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana subsider Pasal 15 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Pasal 45A Ayat (2) jo Pasal 28 Ayat (2) UURI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan dari Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini