Tak Puas Investigasi Komnas HAM, Tim Advokasi Penembakan Laskar FPI Lapor ke Mahkamah Pidana Internasional

Erfan Maaruf, iNews · Kamis 21 Januari 2021 03:27 WIB
https: img.okezone.com content 2021 01 21 337 2348070 tak-puas-investigasi-komnas-ham-tim-advokasi-penembakan-laskar-fpi-lapor-ke-mahkamah-pidana-internasional-gIy8iWTBjJ.jpg

JAKARTA - Tim advokasi korban penembakan enam laskar Front Pembela Islam (FPI) melaporkan peristiwa penembakan ke Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court (ICC) di Den Haag, Belanda. Salah satu alasannya karena hasil investigasi Komnas HAM tak tuntas dan terkesan hanya formalitas.

"Kita intinya tak puas dengan laporan Komnas HAM terkait penyelidkan hasilnya. Komnas HAM tak tuntas kayak cuma yaudah kulitnya aja," kata Ketua Badan Pengurus PUSHAMI, Hariadi Nasution saat dihubungi MNC Portal Indonesia melalui telepon, Kamis (21/1/2021).

Dia mengaku kecewa hasil investigasi Komnas HAM yang menyebut peristiwa penembakan terhadap eks 6 anggota FPI tidak masuk pelanggaran HAM berat. Bahkan, dua dari enam dinyatakan melawan hukum dan diperbolehkan ditembak.

"Menganggap penembakan 2 (pengawal) itu sah karena melawan, padahal saat itu dalam penguasaan polisi," jelasnya.

Tidak hanya itu, tembakan sebanyak 18 kali terhadap enam korban tersebut juga menjadi bukti kuat adanya peristiwa kesewenang-wenangan aparat.

"Komnas HAM itu kayak,,, Komnas HAM itu kan lembaga negara bukan kaleng-kaleng ko hasilnya begitu," bebernya.

Atas kekecewaan tersebut tim melaporkan peristiwa tersebut kepada ICC yang dilayangkan pada 16 Januari lalu. Laporan dikirimkan kepada Juru Bicara dan Kepala Departemen Luar Negeri ICC Fadi El-Abdallah.

ICC diminta untuk mendesak pemerintah Indonesia menghentikan kekerasan, intimidasi, dan kriminalisasi yang dilakukan aparatur negara terhadap warga negaranya sendiri.

"Bukan cuma ke ICC. Tim advokasi juga sejak 25 Desember sudah mengirimkan laporan ke Committe Against Torture di Geneva, Indonesia terikat dalam konvensi anti penyiksaan yang sudah diratifikasi melalui UU No. 5 Tahun 1998," katanya.

(kha)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini