Share

Kuasa Hukum Sebut Dakwaan terhadap Gus Nur Cerminkan Langkanya Keadilan

Felldy Utama, iNews · Rabu 20 Januari 2021 06:20 WIB
https: img.okezone.com content 2021 01 20 337 2347399 kuasa-hukum-sebut-dakwaan-terhadap-gus-nur-cerminkan-langkanya-keadilan-s048TA3gxg.jpg Gus Nur (Sindo)

JAKARTA - Salah satu tim kuasa hukum Sugi Nur Raharja atau dikenal Gus Nur, Azis Yanuar menyoroti dakwaan yang ditujukan kepada kliennya tersebut memperlihatkan tidak adanya keadilan di Indonesia.

"Dakwaan tersebut mencerminkan jelas terang benderang langkanya keadilan di negeri ini. Untuk Gus Nur hukum tegak,beringas dan bengis," kata Azis saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Selasa (19/1/2021).

Sementara, kata dia, pada 2018, Gus Nur juga pernah melaporkan pasal dan tuduhan yang sama kepada pihak lain. Akan tetapi, hingga detik ini mangkrak tak jelas proses hukumnya.

Azis merasa dengan dakwaan tersebut, perlu dikoreksi lagi bahwa Indonesia masih menganut paham demokrasi dan semboyannya Bhineka Tunggal Ika.

"Kenapa? karena dalam beda pendapat saja menjerumuskan orang ke dalam penjara, padahal hanya terkait pribadi atau organisasi. Musyawarah dan kebijaksanaan terkait hal tersebut tertutup rapat. Biar berbeda tapi tidak siap untuk tetap jadi satu jua," pungkasnya.

Baca Juga : Gus Nur Didakwa Sebarkan Ujaran Kebencian

Diberitakan sebelumnya, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menggelar sidang perdana kasus dugaan ujaran kebencian yang menjerat Sugi Nur Raharja atau Gus Nur pada Selasa 19 Januari 2021 ini. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pun membacakan dakwaannya terhadap Gus Nur.

Adapun JPU dihadiri oleh Didi AR, yang mana Jaksa bernama Didi itu menyatakan, kalau Gus Nur telah melakukan perbuatan penyebaran ujaran kebencian. Persidangan itu digelar pada sekitar pukul 15.10 WIB dan berlangsung kurang dari satu jam.

Baca Juga : Ucapan Biduan Wanita Buka Aurat hingga PKI Sebabkan Gus Nur Dibui

"Bahwa terdakwa Sugi Nur Raharja alias Gus Nur dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antagolongan (SARA)," katanya di PN Jakarta Selatan, Selasa (19/1/2021).

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini