Komitmen Indonesia Maju Mengawal Demokrasi Ekonomi

Opini, Okezone · Selasa 19 Januari 2021 22:57 WIB
https: img.okezone.com content 2021 01 19 337 2347342 komitmen-indonesia-maju-mengawal-demokrasi-ekonomi-pWrzsQXtIN.jpg Harry Agustanto. (kppu.go.id)

Dalam usianya yang memasuki dua dasawarsa KPPU telah menorehkan banyak prestasi melalui penegakan hukum persaingan, notifikasi merger, dan pemberian saran pertimbangan kepada Pemerintah terkait kebijakan yang berpotensi menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat. Menangani 351 (tiga ratus lima puluh satu) perkara persaingan usaha, 238 (dua ratus tiga puluh delapan) saran pertimbangan, dan 700 (tujuh ratus) notifikasi merger, adalah beberapa di antara kontribusi KPPU sejak berdiri sampai 2019.

Ironi Reformasi Birokrasi

Namun demikian, bukan berarti KPPU tidak memiliki kekurangan. Secara kelembagaan kesekertariatan, KPPU tidak diakamodir oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Sejak 20 (dua puluh) tahun berdiri sampai saat ini, Kemenpan RB bersikukuh tidak mengakui Sekretariat KPPU sebagai sebuah Sekretariat Jenderal. Hal ini berdampak pada adanya ketidakpastian legalitas sekretariat dan status pegawai di Sekretariat KPPU.

Demikian juga halnya dalam penilaian Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP). KPPU tidak mungkin memperoleh kualifikasi baik dalam sistem penilaian Kemenpan RB ini. Sebab alih-alih untuk dinilai, LAKIP yang diserahkan oleh KPPU dalam beberapa tahun terakhir bahkan sama sekali tidak direspons oleh Kemenpan RB. Padahal sudah delapan tahun berturut-turut KPPU mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam hal pertanggungjawaban keuangan.

Ini sebuah ironi. Bagaimana mungkin lembaga yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan lahir dari rahim reformasi, tidak diakui oleh kementerian yang justru diamanatkan untuk menjalankan reformasi di bidang birokrasi.

Fakta reformasi setengah hati ini bukan tanpa alasan. Penolakan Kemenpan RB untuk mengakomodasi Sekretariat KPPU sebagai sebuah Sekretariat Jenderal sebagaimana lembaga lainnya adalah karena belum adanya perubahan pada UU No.5/1999, yang memang sudah terbilang usang.

Ketidaksinkronan antara KPPU dengan Kemenpan RB ini sesungguhnya hanya satu contoh dari sekian banyak masalah keterbatasan di tubuh KPPU. Tetapi dari sekian persoalan tersebut, akar permasalahannya sesungguhnya sama yakni KPPU masih berdiri di sebuah regulasi yang sudah tidak memadai. UU No 5/1999 tidak lagi mampu menjawab perubahan zaman.

Penguatan Kelembagaan KPPU

Sejak disahkan dua dekade lalu, UU No 5/1999 nyaris tidak pernah mengalami perubahan. Satu-satunya perubahan yang terjadi adalah saat disahkannya omnibus law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Anehnya, saat KPPU sendiri mengajukan perubahan atas UU No 5/1999 yang lebih komprehensif, baik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) maupun Pemerintah tidak pernah menuntaskan pembahasan menuju paripurna.

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini