Komitmen Indonesia Maju Mengawal Demokrasi Ekonomi

Opini, Okezone · Selasa 19 Januari 2021 22:57 WIB
https: img.okezone.com content 2021 01 19 337 2347342 komitmen-indonesia-maju-mengawal-demokrasi-ekonomi-pWrzsQXtIN.jpg Harry Agustanto. (kppu.go.id)

ADA ingatan yang pudar saat mengurai demokrasi di Indonesia. Demokrasi lambat laun tercerabut dari makna awalnya. Ia kini hanya dikaitkan dengan salah satu aspek, yakni politik, sehingga tiap kata demokrasi orang hanya membayangkan politik. Padahal ada aspek lain yang justru menjadi pembeda demokrasi di Indonesia, yakni ekonomi. Tepatnya “demokrasi ekonomi”.

Founding father Republik Indonesia menyadari bahwa demokrasi politik saja tidak bisa menyejahterakan rakyat. Presiden pertama Ir. Soekarno –mengutip Fritz Adler– mengatakan, “men kan de honger van een bedelaar niet stillen door hem een grondwet in de hand stoppen” (orang tidak bisa menghilangkan rasa laparnya seorang pengemis dengan hanya memberikan padanya Undang-Undang Dasar). Demokrasi yang Indonesia cari, simpul Putra Sang Fajar, bukanlah demokrasi Barat melainkan permusyawaratan berupa politiek economische democratie (demokrasi ekonomi politik). Hanya demokrasi ini yang menurutnya mampu mendatangkan kesejahteraan sosial.

Karena itu, dalam rumusan Pancasila sebagai philosopsiche groondslag (landasan filosofis) bangsa Indonesia, para pendiri bangsa memetakan dua demokrasi tersebut ke dalam dua sila yang berbeda. Demokrasi politik tertuang pada sila keempat Pancasila sebagai, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Sementara demokrasi ekonomi diamanatkan pada sila kelima, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Pengawal Demokrasi Ekonomi

Hubungan antara keduanya tentu tidak terpisahkan. Sila-sila Pancasila adalah satu kesatuan utuh, di mana satu sila adalah lanjutan penyempurnaan dari sila-sila sebelumnya. Sehingga sila terakhir Pancasila adalah tujuan akhir penyempurna dari sila pertama sampai keempat. Sebab itu, dalam Preambule Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945), sila kelima adalah satu-satunya sila yang penulisannya didahului dengan penegasan kata kerja aktif “mewujudkan”. Penggalan akhir Preambule berbunyi, “… serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Komitmen mengawal demokrasi ekonomi inilah yang menjadi ruh lahirnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). KPPU memang baru terbentuk setelah reformasi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No 5/1999). Tetapi spirit yang diperjuangkan KPPU sesungguhnya jauh sebelum masa reformasi, yakni mengawal demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan dalam sila kelima Pancasila.

Ketuhanan dalam bentuk kebebasan menjalankan ibadah, kemanusiaan sebagai dasar hubungan internasional, persatuan yang terwujud dalam nasionalisme, dan kerakyatan berupa demokrasi politik –yang kesemuanya adalah sila pertama sampai sila keempat Pancasila– sudah menunjukkan kemajuan signifikan. Tetapi kesejahteraan sosial yang menjadi orientasi sila kelima masih sangat tertinggal. Mengejar ketertinggalan melalui pengawasan persaingan usaha inilah yang menjadi komitmen KPPU.

Dalam usianya yang memasuki dua dasawarsa KPPU telah menorehkan banyak prestasi melalui penegakan hukum persaingan, notifikasi merger, dan pemberian saran pertimbangan kepada Pemerintah terkait kebijakan yang berpotensi menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat. Menangani 351 (tiga ratus lima puluh satu) perkara persaingan usaha, 238 (dua ratus tiga puluh delapan) saran pertimbangan, dan 700 (tujuh ratus) notifikasi merger, adalah beberapa di antara kontribusi KPPU sejak berdiri sampai 2019.

Ironi Reformasi Birokrasi

Namun demikian, bukan berarti KPPU tidak memiliki kekurangan. Secara kelembagaan kesekertariatan, KPPU tidak diakamodir oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Sejak 20 (dua puluh) tahun berdiri sampai saat ini, Kemenpan RB bersikukuh tidak mengakui Sekretariat KPPU sebagai sebuah Sekretariat Jenderal. Hal ini berdampak pada adanya ketidakpastian legalitas sekretariat dan status pegawai di Sekretariat KPPU.

Demikian juga halnya dalam penilaian Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP). KPPU tidak mungkin memperoleh kualifikasi baik dalam sistem penilaian Kemenpan RB ini. Sebab alih-alih untuk dinilai, LAKIP yang diserahkan oleh KPPU dalam beberapa tahun terakhir bahkan sama sekali tidak direspons oleh Kemenpan RB. Padahal sudah delapan tahun berturut-turut KPPU mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam hal pertanggungjawaban keuangan.

Ini sebuah ironi. Bagaimana mungkin lembaga yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan lahir dari rahim reformasi, tidak diakui oleh kementerian yang justru diamanatkan untuk menjalankan reformasi di bidang birokrasi.

Fakta reformasi setengah hati ini bukan tanpa alasan. Penolakan Kemenpan RB untuk mengakomodasi Sekretariat KPPU sebagai sebuah Sekretariat Jenderal sebagaimana lembaga lainnya adalah karena belum adanya perubahan pada UU No.5/1999, yang memang sudah terbilang usang.

Ketidaksinkronan antara KPPU dengan Kemenpan RB ini sesungguhnya hanya satu contoh dari sekian banyak masalah keterbatasan di tubuh KPPU. Tetapi dari sekian persoalan tersebut, akar permasalahannya sesungguhnya sama yakni KPPU masih berdiri di sebuah regulasi yang sudah tidak memadai. UU No 5/1999 tidak lagi mampu menjawab perubahan zaman.

Penguatan Kelembagaan KPPU

Sejak disahkan dua dekade lalu, UU No 5/1999 nyaris tidak pernah mengalami perubahan. Satu-satunya perubahan yang terjadi adalah saat disahkannya omnibus law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Anehnya, saat KPPU sendiri mengajukan perubahan atas UU No 5/1999 yang lebih komprehensif, baik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) maupun Pemerintah tidak pernah menuntaskan pembahasan menuju paripurna.

Demikian juga saat beberapa pegawai KPPU mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan uji materil Pasal 34 UU No 5/1999, yang juga merupakan alasan keberatan Kemenpan RB mengakomodir kesekjenan KPPU, rupanya tidak sesuai harapan. Putusan MK Nomor 54/PUU-XVIII/2020 tanggal 26 Oktober 2020 menyatakan bahwa perubahan status kesekertariatan KPPU menjadi sekretariat jenderal bukan kewenangan MK.

“… bahwa permasalahan kesekertariatan KPPU akan ditingkatkan menjadi kesekertariatan jenderal ataukah bukan, hal tersebut bukan menjadi kewenangan Mahkamah untuk menentukannya, melainkan menjadi kewenangan pemerintah dan lembaga terkait untuk menentukannya.”

Meski demikian, putusan MK ini sesungguhnya memberikan sebuah titik terang. Dalam putusan tersebut MK jelas menyebutkan bahwa kewenangan atas perubahan status tersebut ada pada pemerintah dan lembaga terkait. Ini berarti bahwa satu-satunya jalan penguatan kelembagaan KPPU terletak pada goodwill pemerintah dan DPR RI.

KPPU membutuhkan dukungan seluruh stakeholder, terutama Pemerintah dan DPR RI untuk mewujudkan kontribusi maksimal dalam mengemban amanat demokrasi ekonomi. Tanpa dukungan sepenuh hati, KPPU tidak bisa membantu menciptakan ekonomi nasional yang efisien dan berdaya saing guna mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Komitmen Indonesia Maju

Visi Presiden 2019-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong”. Maju identik dengan perubahan, yakni berubah menjadi lebih baik. Dengan kata lain, Pemerintah sesungguhnya menyadari bahwa perubahan adalah sebuah keniscayaan yang harus mampu dihadapi.

Oleh sebab itu, regulasi yang usang bukan hanya menjadi beban karena tidak mampu menyesuaikan perubahan, melainkan juga menunjukkan lemahnya komtimen menuju Indonesia maju. Persoalan ini sesungguhnya bisa teratasi jika segenap elemen bangsa benar-benar bisa bergotong-royong, seperti yang juga disebutkan di dalam Visi Indonesia Maju.

Gotong-royong bukan hanya sebuah jargon, melainkan salah satu hakikat Pancasila, yakni ketika ia dipadatkan menjadi Ekasila. Gotong-royong lebih dari sekedar kebersamaan seperti halnya pada kekeluargaan. Kekeluargaan memang menunjukkan adanya kebersamaan, tetapi kebersamaan pasif. Sementara gotong-royong, selain adanya kebersamaan, kata ini juga mengandaikan adanya gerak aktif semua pihak.

Gotong-royong adalah sebuah kebersamaan aktif. Kebersamaan aktif dengan Pemerintah dan DPR RI inilah yang diharapkan KPPU untuk bisa sepenuhnya menjalankan tugas sebagai salah satu pengawal demokrasi ekonomi di Indonesia. Hanya dengan itu, KPPU bisa turut maksimal dalam mensukseskan Visi Indonesia Maju yang juga merujuk pada konsep Trisakti Bung Karno; menuju Indonesia yang “berdaulat dalam politik, mandiri dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam berbudaya”.

Harry Agustanto, SH, MH

 

Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Periode 2018-2023

 

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini