Waspada, Beredar Surat Tugas dan Edaran Palsu KPK di Papua

Arie Dwi Satrio, Okezone · Selasa 19 Januari 2021 19:14 WIB
https: img.okezone.com content 2021 01 19 337 2347268 waspada-beredar-surat-tugas-dan-edaran-palsu-kpk-di-papua-U4kx1WgQTt.jpg Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri (Foto: Okezone)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima informasi beredarnya surat tugas dan surat edaran yang mengatasnamakan KPK di wilayah Provinsi Papua. Dalam surat tugas tersebut tercantum nama serta tandatangan Ketua KPK, Firli Bahuri.

Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri membeberkan, surat yang beredar di Papua tersebut, berisi penugasan terhadap individu tertentu untuk melakukan pemantauan, penghimpunan data, pelaporan dan bekerjasama dengan sejumlah pihak untuk monitoring dan pencegahan tindak pidana korupsi.

Baca Juga: Sembuh dari Covid-19, Enam Tahanan KPK Dikembalikan ke Rutan

Sementara itu, sambung Ali, dalam surat edaran yang diterima KPK, disebutkan adanya pelantikan pengurus, penyerahan SK atribut dan pembekalan pengurus KPK tingkat Provinsi yang akan dilakukan di lokasi tertentu. Ali memastikan bahwa surat tugas dan edaran tersebut palsu alias hoaks.

"KPK menyatakan dengan tegas bahwa Surat Tugas dan Surat Edaran tersebut palsu," tegas Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Selasa (19/1/2021).

Hingga saat ini, ditekankan Ali, KPK tidak memiliki cabang atau kepengurusan di tingkat daerah, dan juga tidak memberikan mandat atau wewenang melalui surat tugas kepada pihak lain selain Pegawai KPK dalam menjalankan tugas monitoring dan pencegahan korupsi.

"KPK berharap semua pihak bisa lebih bertanggungjawab untuk tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, termasuk membuat dan menyebarkan informasi yang tidak benar," ungkap Ali.

Baca Juga: KPK Lacak Keberadaan Harun Masiku Lewat Kerabatnya

Selain itu, ditambahkan Ali, KPK juga mengimbau kepada masyarakat ataupun penyelenggara negara untuk selalu waspada dan melakukan verifikasi terkait dengan pihak dan atau informasi yang mengatasnamakan KPK.

"Apabila ada pihak yang meminta uang, fasilitas, atau pemerasan dalam bentuk apapun, silakan melapor kepada aparat penegak hukum setempat. Konfirmasi kepada KPK dapat dilakukan melalui CALL CENTER 198 atau E-MAIL [email protected]," pungkasnya.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini