PKS Sebut Komunikasi Program Vaksinasi Covid-19 Buruk

Bima Setiyadi, Koran SI · Senin 18 Januari 2021 12:56 WIB
https: img.okezone.com content 2021 01 18 337 2346345 pks-sebut-komunikasi-program-vaksinasi-covid-19-buruk-JaEfQ6a9Xp.jpg foto: Okezone

JAKARTA- Peta distribusi program vaksin Covid-19 saat ini belum terlihat setelah dimulainya program vaksinasi pada 13 Januari lalu. Selain itu, buruknya komunikasi dan tidak kuatnya pelayanan kesehatan dasar menjadi masalah distribusi program vaksinasi.

Demikian dikatakan anggota DPR RI Komisi II Mardani Ali Sera dalam akun Twitternya @MardaniAliSera.

(Baca juga: Waspada! Gelombang Ekstrim di Manado Berlangsung hingga 19 Januari)

"Bismillah, program vaksinasi telah dimulai pd 13 Januari yg lalu. Namun smp skg kt msh blm melihat roadmap yg jelas terkait program vaksinasi ini. Jgn smp kita terlalu sibuk melihat presiden di vaksin duluan&kasus influencer pasca menerima vaksin. Byk hal penting yg hrs dilakukan," tulis Mardani dikutip Senin (18/1/2021).

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menjelaskan, kasus vaksinasi di India bisa dijadikan contoh. Selain memiliki jumlah penduduk yang sama besar, India disebut sebut akan melakukan vaksinasi terbesar di dunia. Sedikitnya ada 300 juta warga dari total 1,3 miliar jiwa yang divaksin pada Juli tahun ini. Lalu ada 3.006 pusat vaksinasi yang didirikan di seluruh India.

Apa yang sudah dan akan dilakukan India, kata Mardani, layak menjadi pengingat pemerintah Indonesia untuk tidak main main dalam melakukan program vaksinasi ini. Menurutnya, salah satu problem ada di komunikasi. Akan sulit ketika komunikasinya tidak tepat karena akan menimbulkan kesimpangsiuran ditengah masyarakat.

"Contoh mengapa vaksin yang dipilih Sinovac, berapa banyak masyarakat yang telah divaksin dsb. Jangan sampai program 70 Triliun ini sia-sia bila distribusi informasinya tidak tepat. Vaksin penting, namun harus diiringi dengan komunikasi yang efektif," sambung cuitanya itu.

Kemudian, lanjut Mardani, target pemerintah yang akan memfasilitasi 188 juta warga Indonesia pada Maret 2022. Namun, hingga kini Puskesmas sebagai garda terdepan belum dimaksimalkan dengan baik. Padahal Puskesmas yang tersebar di 9000 kecamatan berjumlah sekitar 10.166.

Pemerintah, kata dia harus memastikan peningkatan sarana prasarana dan kesiapan seluruh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagai garda terdepan untuk mampu menangani penyakit katastropik yang membutuhkan pemantauan pasien secara rutin sehingga meminimalisir rujukan pasien ke RS penting dilakukan di masa pandemi ini.

"Berulang kali saya menyatakan,seharusnya Covid-19 mengajarkan kpd kita bagaimana melakukan transformasi & reformasi kesehatan serta penguatan pelayanan kesehatan dasar. Jk pelayanan kesehatan dasar nya kurang kuat,program apapun yg diturunkan akan lama sekali sampai ke masyarakat," pungkasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini