Pakar Minta Pemerintah Lebih Selektif Memilih Influencer Kampanye Vaksinasi Covid-19

Riezky Maulana, iNews · Senin 18 Januari 2021 05:33 WIB
https: img.okezone.com content 2021 01 18 337 2346100 pakar-minta-pemerintah-lebih-selektif-memilih-influencer-kampanye-vaksinasi-covid-19-6McjJKoUKy.jpg Foto: Illustrasi Shutterstock

JAKARTA - Nama artis Raffi Ahmad belakangan ramai menjadi topik perbincangan publik lantaran terpilih sebagai salah satu penerima pertama vaksin Covid-19 di Indonesia. Raffi divaksin bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu karena dianggap mewakili kaum milenial.

Tidak berselang lama setelah divaksin, Raffi kedapatan mendatangi sebuah pesta yang dinikai melanggar protokol kesehatan.

Baca juga:  Kemenkes Sediakan Layanan Registrasi Vaksinasi Covid-19 Lewat WhatsApp, Catat Nomornya

Menanggapi itu, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Hermawan Saputra mengatakan, bahwa niat pemerintah mengajak influencer sudahlah tepat, akan tetapi, dia tetap memberi catatan.

"Sebenarnya bagus itu mengajak influencer, tetapi influencer yang benar, yang komitmen, dan yang konsisten. Jadi, bukan influencernya, tetapi sosok figurnya," katanya saat dihubungi, Senin (18/1/2021).

Baca juga:  Presiden Jokowi dan Raffi Ahmad Disuntik, BPOM Ungkap Efek Samping Vaksin Covid-19 

Dia menuturkan, seharusnya pemerintah lebih selektif dalam menentukan mereka-mereka yang dipilih untuk berkampanye ihwal program vaksinasi. Menurutnya, sosok yang dipilih haruslah benar-benar paham substansi dari vaksin itu sendiri dan dapat mengedukasi masyarakat.

"Pemilihannya dan pelibatan figur itu bagus-bagus saja, tetapi kan yang lebih pas itu ketika melibatkan praktisi kesehatan atau mereka yang memahami substansi. Kalau hanya artis saja, tapi dia tidak konsiten dan tidak mau mengedukasi ya itu percuma. Jadi harus menyeleksi dengan benar untuk influencer yang memengaruhi kampanye vaksin," tuturnya.

 

Di sisi lain, dia menjabarkan, masyarakat seharuanya dapat memahami bahwa niat pemerintah dalam melakukan vaksinasi adalah hal baik. Selain itu, pemerintah sendiri harus benar-benar dapat menyediakan dosis vaksin yang besar yang nanrinya dapat dipergukanan oleh masyarakat.

"Sekarang kan dosis vaksin masih terbatas. Kalau ketersediaan vaksin itu dijamin dan dilakukan terus klinikal review and approval, maka tiada kata yang membuat masyarakat ragu seharusnya," ucapnya.

Dia menuturkan, dalam menghadapi Covid-19 dan itu tidak bisa secara sendiri-sendiri dan harus bersama-sama. Hal itu dikarenakan adanya keterkaitan dengan kepedulian sosial.

"Kalau ada yang menolak karena faktor komorbit dan penyakit itu wajar. Tetapi kalau ada yang menolak karena menganggap vaksin yidak efektif sebenarnya ini juga bermakna kalau orang itu tidsk peduli terhadap lingkungan. Karena, ya pada akhirnya vaksin itu dilakukan secara kompak, disiplin dan berkelompok, enggak bisa sendiri-sendiri," ungkapnya.

Sekadar informasi, Indonesia memulai vaksinasi pertama, Rabu (13/1/2021) pagi WIB. Presiden Jokowi menjadi orang pertama yang menerima vaksin Covid-19 di Indonesia.

Setelah menjalani pemeriksaan kesehatan, Presiden Jokowi disuntik vaksin Covid-19. Presiden Jokowi disuntik vaksin Sinovac buatan Tiongkok.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini