Komjen Listyo Sigit Jadi Calon Kapolri, Ini Harapan Novel Baswedan

Arie Dwi Satrio, Okezone · Jum'at 15 Januari 2021 13:57 WIB
https: img.okezone.com content 2021 01 15 337 2344965 komjen-listyo-sigit-jadi-calon-kapolri-ini-harapan-novel-baswedan-a2uTQID4sq.jpg Penyidik KPK, Novel Baswedan (foto: Okezone)

JAKARTA - Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo dipilih oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), sebagai calon tunggal Kapolri pengganti Jenderal Idham Azis, yang akan pensiun dalam waktu dekat. Presiden telah mengajukan nama Listyo ke DPR RI pada Rabu, 13 Januari 2021.

Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan angkat bicara ihwal terpilihnya Komjen Listyo sebagai calon kapolri tunggal pilihan Jokowi. Ia menaruh harapan besar kepada Komjen Listyo Sigit. Novel berharap Komjen Listyo dapat melakukan reformasi di internal Polri.

"Semoga Komjen Listyo Sigit, calon tunggal Kapolri adalah pribadi yang berani dan antikorupsi. Sehingga, Pak Sigit berani perbaiki Polri," ujar Novel Baswedan melalui akun resmi twitternya, Jumat (15/1/2021).

Baca juga: Idham Azis Minta Jajarannya Solid dan Dukung Keputusan Jokowi Tunjuk Listyo Sigit Jadi Calon Kapolri

Novel berpandangan bahwa internal Kepolisian Republik Indonesia saat ini memang perlu dilakukan reformasi. Sebab, kata Novel, banyak terjadi faksi kepentingan yang saling menyandera. "Banyak faksi di Polri yang sarat kepentingan dan saling menyandera," ucapnya.

Sekadar informasi, Presiden Jokowi telah mengajukan nama calon tunggal Kapolri, Komisaris Jenderal Listyo Sigit ke DPR. Sebab, Jenderal Idham Azis akan masuk masa pensiun akhir bulan Januari 2021.

Baca juga: Listyo Sigit Calon Kapolri, Abuya Muhtadi Dimyathi: Saya di Belakangnya!

"Surpres telah kami terima yang mana Bapak Presiden mengajukan usulan pejabat Kapolri yang akan datang dengan nama tunggal yaitu Bapak Drs Listyo Sigit Prabowo MSi yang saat ini menjabat Kabareskrim di Polri," ujar Ketua DPR Puan Maharani, Rabu, 13 Januari 2021.

Dengan demikian, DPR RI bisa segera memproses surat tersebut sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku. Surat tersebut akan dibahas di Rapat Pimpinan DPR, Rapat Badan Musyawarah (Bamus) bersama perwakilan fraksi di DPR untuk memberikan mandat tersebut kepada Komisi III DPR yang membidangi hukum dan HAM.

(wal)

1
1

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini