JAKARTA - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas ikut bersuara terkait calon Kapolri. Anwar mengatakan, semua pihak harus menghormati calon Kapolri pilihan Presiden Jokowi. Dia menegaskan, calon Kapolri yang terpilih merupakan hak prerogatif Presiden.
"Kita sudah tahu itu semua, dan kita harus menghormatinya," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (12/1/2021).
Namun, Anwar berpesan, agar Presiden hendaknya mencalonkan dan menunjuk seseorang menjadi Kapolri tidak hanya dengan pertimbangan kedekatan, loyalitas, dan profesionalitas saja. Menurutnya, harus lebih luas dari itu yaitu mana yang lebih besar maslahat dan manfaatnya bagi bangsa dan negara.
Baca Juga: Ini Profil 5 Calon Kapolri yang Diserahkan Kompolnas ke Presiden Jokowi
"Apalagi akhir-akhir ini seperti kita ketahui, hubungan antara pemerintah dan umat Islam agak terganggu, karena ada sebagian umat Islam yang melihat di negeri ini sekarang telah terjadi kriminalisasi terhadap ulama," katanya.
Baca Juga: Jokowi Serahkan Nama Calon Kapolri ke DPR Hari Ini
Meskipun pemerintah menolak anggapan tersebut, namun Anwar menyebut, sikap dan pandangan ini tentu tidak boleh dianggap enteng oleh pemerintah karena bisa menjadi api di dalam sekam.
"Apalagi kalau seandainya sebagian besar umat Islam merasa terus menerus disakiti dan dikecewakan, ditambah lagi dengan persoalan krisis kesehatan karena Covid-19 yang tidak jelas kapan berakhirnya, dan juga krisis ekonomi yang cukup berat yang sedang dihadapi oleh bangsa dan negara ini. Tentu tidak mustahil berbagai kemungkinan yang tidak kita inginkan akan bisa terjadi," katanya mengingatkan.
