KPK Geledah 2 Lokasi Terkait Kasus Bansos Covid-19

Raka Dwi Novianto, Sindonews · Senin 11 Januari 2021 20:57 WIB
https: img.okezone.com content 2021 01 11 337 2342735 kpk-geledah-2-lokasi-terkait-kasus-bansos-covid-19-ZQqeN50mTJ.jpg Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri (Foto: Okezone)

JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di dua lokasi guna mendalami penyidikan kasus korupsi dana bantuan sosial dalam penanganan pandemi Covid-19.

"Terkait penyidikan dugaan korupsi di Kemensos dengan tersangka mantan Menteri Sosial (Mensos), Juliari P Batubara (JPB) dkk, hari ini, Senin 11 Januari 2021, Tim Penyidik KPK melakukan penggeledahan di 2 lokasi," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (11/1/2021).

Baca Juga:  Periksa Penyuap Juliari Batubara, KPK Selisik Pendistribusian Paket Bansos Covid-19

Kedua lokasi itu antara lain, PT Mesail Cahaya Berkat SOHO CAPITAL SC-3209 Podomoro City Jalan Letjend S. Parman Kav. 28. Kemudian, di PT Junatama Foodia Metropolitan Tower TB Simatupang, Jl. RA. Kartini lantai 13.

"Perkembangannya akan kami informasikan lebih lanjut," kata Ali.

Diketahui, KPK telah menetapkan mantan Menteri Sosial (Mensos), Juliari P Batubara (JPB) sebagai tersangka penerima suap. Juliari Batubara diduga menerima suap terkait pengadaan barang dan jasa berupa bantuan sosial (bansos) dalam penanganan pandemi Covid-19.

Selain Juliari Batubara, KPK juga menetapkan empat tersangka lainnya. Empat tersangka itu yakni Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kementerian Sosial (Kemensos), Matheus Joko Santoso (MJS) dan Adi Wahyono (AW) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan proyek bantuan sosial (Bansos) Covid-19 di Kemensos .

Baca Juga:  Juliari Tegaskan Tak Ada Keterlibatan Gibran di Kasus Bansos Covid-19

Kemudian, dua tersangka pemberi suap yakni, Ardian Iskandar Maddanatja alias Ardian Maddanatja yang merupakan Presiden Direktur PT Tiga Pilar Agro Utama atau PT Tigapilar Agro Utama (TPAU/TAU) dengan akronim TIGRA. Kedua, Sekretaris Umum Badan Pengurus Cabang (BPC) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jakarta Pusat periode 2017-2020 sekaligus advokat, Harry Van Sidabukke.

Diduga dalam kasus ini pelaksanaan proyek tersebut dilakukan dengan cara penunjukan langsung para rekanan dan diduga disepakati ditetapkan adanya fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kemensos melalui Matheus.

Untuk fee tiap paket bansos disepakati oleh Matheus dan Adi sebesar Rp10 ribu per paket sembako dari nilai Rp300 ribu perpaket bansos. Pada pelaksanaan paket Bansos sembako periode pertama diduga diterima fee Rp12 miliar, yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh Matheus kepada Juliari Peter Batubara melalui Adi dengan nilai sekitar Rp8,2 miliar.

Untuk periode kedua pelaksanaan paket bansos sembako, terkumpul uang fee dari bulan Oktober sampai dengan Desember 2020 sejumlah sekitar Rp8,8 miliar yang juga diduga akan dipergunakan untuk keperluan Juliari. Kalau Rp8,8 miliar dijumlahkan dengan Rp8,2 miliar, maka jatah dugaan suap untuk Juliari sebesar Rp17 miliar.

 

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini