Vaksinasi Covid-19, Menkes: Pemerintah Tak Akan Dahului Persetujuan BPOM

Fahreza Rizky, Okezone · Senin 11 Januari 2021 13:32 WIB
https: img.okezone.com content 2021 01 11 337 2342446 vaksinasi-covid-19-menkes-pemerintah-tak-akan-dahului-persetujuan-bpom-wrrWk0kFKD.jpg Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi (foto: istimewa)

JAKARTA - Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin memastikan, vaksinasi Covid-19 perdana akan dilakukan pada Rabu 13 Januari 2021, setelah mendapat izin edar darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta fatwa halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Menurut Budi, vaksinasi perdana akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia pun yakin BPOM akan segera mengeluarkan izin edar darurat penggunaan vaksin tersebut, menyusul MUI yang telah mengeluarkan fatwa halal lebih dahulu.

"Insya Allah akan mulai di hari Rabu, dan akan dimulai oleh bapak Presiden. Berita baik dari MUI juga sudah keluar. Insya Allah berita baik dari BPOM juga bisa segera menyusul," ujarnya saat jumpa pers secara virtual dari Kantor Presiden, Senin (11/1/2021).

Baca juga:  Menko Luhut: Vaksinasi Covid-19 Nasional Rabu 13 Januari 2021

Budi menegaskan, pemerintah tidak akan melakukan vaksinasi tanpa mendapatkan persetujuan dari BPOM. Karena itulah, vaksinasi bisa dimulai pada Rabu 13 Januari 2021, dengan catatan vaksin tersebut sudah mendapatkan izin penggunaannya dari BPOM.

"Pemerintah tidak akan mendahului persetujuan dari BPOM karena BPOM adalah badan independen yang secara saintifik berhak untuk menentukan apakah vaksin ini layak atau tidak. Jadi sama sekali kita tidak akan melakukan vaksinasi sebelum memang approval dari BPOM Itu keluar," jelas Budi.

Baca juga:  IDI: Makin Banyak Orang Divaksin Maka Banyak Pula yang Terlindungi

Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Jokowi meminta Menkes Budi Gunadi Sadikin mempercepat vaksinasi Covid-19. Kepala Negara meminta vaksinasi untuk 181,5 juta orang ini, rampung dalam kurun waktu kurang dari satu tahun.

"Kemarin, saya mendapatkan informasi itung-itungan dari Pak Menteri 15 bulan. Tapi, masih saya tawar kurang dari setahun harus selesai," ucap Jokowi dalam acara pembagian sertifikat tanah di Istana Negara, Jakarta, Selasa 5 Januari 2021.

 

(wal)

1
1

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini