Megawati: Sudah saatnya Indonesia Punya Data Tunggal!

Antara, · Minggu 10 Januari 2021 21:14 WIB
https: img.okezone.com content 2021 01 10 337 2342139 megawati-sudah-saatnya-indonesia-punya-data-tunggal-C4y9tO64h1.jpg Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri (Foto : Antara)

JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengatakan sudah saatnya Indonesia memiliki sistem data tunggal yang menjadi acuan seluruh kementerian, lembaga (K/L) hingga pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan, dan pendataan itu harus dimulai dari desa.

“Sudah saatnya Indonesia memiliki data tunggal yang digunakan oleh seluruh kementerian dan lembaga negara sampai tingkat Pemda. Sekali lagi pendataan tersebut harus dimulai dari desa, dengan melibatkan partisipasi warga, untuk menggambarkan secara nyata kondisi dan kebutuhan rakyat yang sesungguhnya,” kata Megawati secara virtual dalam peringatan HUT Ke-48 PDI Perjuangan, di Jakarta, Minggu (21/1/2021).

Data tunggal tersebut, ujar Megawati, dapat digunakan sebagai basis kebijakan yang tepat sasaran, transparan dan akuntabel. Pemerintah juga, ujar dia, harus melibatkan peneliti dan akademisi dalam merumuskan kebijakan pembangunan untuk mencapai hasil yang maksimal.

“Dengan data itu, tepat sasaran, transparan dan akuntabel hanya apabila program tersebut berbasis pada data, hasil riset nasional yang dapat dipertanggungjawabkan secara ideologis, etis dan ilmiah,” ujarnya.

Megawati mencontohkan ketika Presiden pertama Indonesia yang juga Ayahnya, Soekarno, membangun kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta. Bung Karno, sapaan Soekarno, saat itu, memanggil sekitar 600 insinyur dari berbagai perguruan tinggi untuk membantu membangun GBK.

“Kita punya banyak putra-putri bangsa yang bisa diandalkan untuk kepentingan dan kemajuan nasional, termasuk soal sistem pendataan nasional,” ujar Presiden ke-5 Indonesia itu.

Baca Juga : HUT Ke-48 PDIP, Jokowi Ajak "Kader Banteng" Ambil Bagian Menuju 100 Tahun RI

Pendataan nasional, kata Megawati, juga harus melibatkan seluruh masyarakat desa. Menurut dia, desa merupakan benteng pertahanan negara. Kebijakan dan program pembangunan harus menitikberatkan pada pemberdayaan desa.

"Saya senang ada dana desa, tapi perlu di-update terus, perlu dicarikan apa yang dapat bisa tepat sasaran dengan dana desa yang ada ini sehingga partai kita berupaya. Saya meminta sampai tingkat akar ranting untuk bergerak lihat keadaan desa,” ucap dia.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini