Polri Akan Buat Perpol Tindaklanjuti PP 76/2020 soal PNBP

Puteranegara Batubara, Okezone · Rabu 06 Januari 2021 15:41 WIB
https: img.okezone.com content 2021 01 06 337 2339931 polri-akan-buat-perpol-tindaklanjuti-pp-76-2020-soal-pnbp-jiO3W1wOv7.jpg Kabag Penum Polri Kombes Ahmad Ramadhan (Foto: Okezone)

JAKARTA - Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 76 Tahun 2020, tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Menindaklanjuti PP 76/2020 tersebut, Polri saat ini menyatakan sedang membuat Peraturan Kepolisian (Perpol) untuk menerapkan kebijakan pemerintah pusat yang mengatur diantaranya soal SIM, STNK dan SKCK itu.

"Bahwa saat ini masih dilakukan proses pembuatan Peraturan Kepolisian (Perpol) untuk menindaklanjuti PP No. 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sebagai implementasi pelaksanaan PP tersebut," kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan dalam jumpa pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (6/1/2021).

Baca Juga:  Sidak Gudang Importir, Polri Ancam Hukum Perusahaan Penimbun Kedelai

Pasal 10 dalam PP tersebut menyebut bahwa peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan pada Desember 2020.

Namun hal ini didasari pertimbangan yang ada pada Pasal 7 (1) Dengan pertimbangan tertentu, tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat ditetapkan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen).

"Pertimbangan apa itu masih digodok dan dikaji nanti dalam Perpol itu," ujar Ahmad.

Baca Juga:  Idham Azis Segera Pensiun, Komjen Boy Rafli Akan Isi Posisi Kapolri?

Sekadar diketahui, dalam Pasal 1 PP yang diteken Jokowi pada Sabtu 21 Desember 2020 lalu iti, setidaknya ada 31 jenis PNBP yang ditekan berlaku di lingkungan Kepolisian RI.

Jenis PNBP itu antara lain, pengujian untuk penerbitan SIM baru, penerbitan perpanjangan SIM, pengujian penerbitan surat keterangan uji ketrampilan pengemudi, penerbitan STNK, penerbitan surat tanda coba kendaraan bermotor, penerbitan tanda nomor kendaraan bermotor.

Penerbitan tanda coba nomor kendaraan bermotor, penerbitan BPKB, penerbitan surat mutasi kendaraan bermotor ke luar daerah, penerbitan SKCK.

PP tersebut memungkinkan digratiskannya biaya 31 layanan publik, termasuk biaya pembuatan dan perpanjangan SIM bagi masyarakat kurang mampu.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini